WANITAINDONESIA.CO – Seringkali kita melihat pembangunan hanya dari angka-angka pertumbuhan ekonomi atau proyek infrastruktur besar. Namun, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengingatkan sebuah fakta fundamental: ketahanan nasional sesungguhnya tidak dibangun dari atas ke bawah, melainkan bermula dari meja makan dan manajemen keuangan di setiap rumah tangga.
Dalam acara “Dialog Nasional Kepemimpinan Perempuan yang Strategis dan Inklusif” yang digelar di Jakarta baru-baru ini, Febrian menegaskan bahwa perempuan adalah pengelola ekonomi keluarga, penjaga stabilitas sosial, sekaligus penghubung komunitas yang paling tangguh.
Ada sebuah paradoks menarik yang disoroti oleh Wamen Bappenas. Selama ini, perempuan terbukti menjadi “penyelamat” dan tulang punggung keluarga saat krisis melanda. Namun sayangnya, peran vital tersebut seringkali tidak berbanding lurus dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis.
“Perempuan adalah yang paling terdampak saat krisis, tapi seringkali paling tidak didengar. Ketika kebijakan dibuat tanpa perspektif perempuan, maka kebijakan itu akan kehilangan separuh dari realitas,” tegas Febrian.
Ia menambahkan bahwa kebijakan yang “kehilangan separuh realitas” tersebut dipastikan akan gagal menjawab krisis secara utuh. Hal ini bukan hanya masalah ketimpangan sosial, melainkan sebuah kelemahan struktural dalam pembangunan bangsa.
Menuju Transformasi 2025-2029
Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, kini menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai bagian inti dari transformasi pembangunan. Fokusnya bukan lagi menjadikan perempuan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai co-creator atau mitra kerja sama yang setara.
Perubahan paradigma ini dianggap mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim hingga ketidakpastian ekonomi global. Tanpa melibatkan perempuan di meja pengambilan keputusan, efektivitas kebijakan dipertaruhkan.
Di hadapan para peserta lokakarya, Febrian mengajak seluruh pihak untuk berhenti melihat isu perempuan sebagai “agenda tambahan” atau pelengkap semata.
“Mari kita ubah cara kita melihat pembangunan. Bukan lagi program apa yang kita berikan kepada perempuan, tapi bagaimana kita membangun bersama perempuan sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan, dan sebagai penggerak perubahan,” pungkasnya.
Dengan menempatkan perempuan di pusat kebijakan, Indonesia diharapkan tidak hanya memiliki ekonomi yang kuat, tetapi juga masyarakat yang memiliki resiliensi (daya lentur) tinggi dalam menghadapi badai apa pun di masa depan. (Gdi)
