WANITAINDONESIA.CO — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Langkah strategis ini tengah dikaji secara mendalam demi menekan biaya penerbangan yang menjadi komponen terbesar dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Langkah tersebut menjadi angin segar bagi calon jemaah haji, mengingat biaya penerbangan berkontribusi hingga 40 persen dari total keseluruhan BPIH.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriawan, menjelaskan bahwa pemerintah hingga saat ini masih intensif melakukan negosiasi dengan pihak maskapai guna memperoleh harga yang lebih efisien. Negosiasi tersebut telah dilakukan berulangkali, baik secara tatap muka maupun daring.
”Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026), sebagaimana dilansir dari situs resmi Kemenhaj RI.
Ian menegaskan, tingginya porsi biaya tiket pesawat menjadikan sektor penerbangan sebagai penentu utama naik-turunnya besaran BPIH yang harus dibayarkan jemaah.
”Sekarang yang menjadi konsentrasi itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” lanjutnya.
Guna mendapatkan penawaran yang lebih kompetitif, Kemenhaj tidak menutup mata terhadap opsi keterlibatan maskapai penerbangan lain. Kendati demikian, Ian memastikan bahwa faktor harga murah bukan satu-satunya tolok ukur.
Pemerintah tetap menempatkan standar pelayanan, kenyamanan, serta keselamatan jemaah haji sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditawar.
”Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat. Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah,” tegas Ian.
Sebagai langkah antisipasi, Kemenhaj telah menjalankan sejumlah simulasi skema penerbangan. Langkah ini mencakup penghitungan ulang alokasi di berbagai embarkasi hingga pembagian porsi penerbangan antarmaskapai. Selain itu, pemerintah juga mencermati fluktuasi harga avtur dunia dan dinamika nilai tukar mata uang yang turut memengaruhi kalkulasi biaya.
Di sisi lain, pembahasan terkait komponen pelayanan jemaah di dalam negeri maupun di Tanah Suci (luar negeri) dilaporkan telah memasuki tahap akhir. Praktis, kesepakatan akhir biaya penerbangan menjadi kunci utama untuk menetapkan angka final BPIH 2027.
Kemenhaj terus berikhtiar agar angka akhir BPIH nantinya dapat berada di bawah usulan awal yang pernah disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR RI.
”Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” jelas Ian.
Proses pembahasan BPIH bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI saat ini terus bergulir. Pemerintah menargetkan kesepakatan BPIH 1448 H/2027 M dapat diketok pada akhir September 2026 sebelum resmi diterbitkan.
”Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkasnya. (Des)
 RI mulai membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.){kind=link}