Suara lirih namun tegas bergema dari Antipolo, Filipina, dalam forum internasional bertajuk “Violence Ends With Us: Asia Pacific Regional Youth-Led Summit on Ending Violence Against Children”. Di tengah ribuan kasus pelanggaran hak anak yang masih membayangi tanah air, anak-anak dampingan Wahana Visi Indonesia (WVI) asal Jakarta dan Lombok berdiri tegak. Mereka bukan sekadar hadir sebagai peserta, melainkan sebagai pembawa pesan bagi para pengambil kebijakan di tingkat Asia Pasifik untuk mengakhiri lingkaran kekerasan yang selama ini merenggut masa depan teman-sebaya mereka.
Dalam forum tersebut, Siti, seorang remaja perempuan dari Lombok Timur, mengisahkan realitas pahit mengenai tradisi merariq kodeq atau perkawinan usia anak yang masih dianggap lumrah di lingkungannya. Tekanan ekonomi dan kuatnya norma sosial seringkali membuat suara anak-anak tenggelam, sehingga pendidikan mereka terpaksa dikorbankan.
Namun, Siti tidak tinggal diam. Bersama WVI, ia aktif merangkul tokoh adat dan agama untuk menyelaraskan nilai lokal dengan pesan perlindungan anak. “Tantangan yang kami alami saat mencoba menyuarakan pendapat adalah minimnya dukungan dan perhatian dari orang dewasa, mereka memandang kami sebelah mata,” ungkap Siti dengan jujur.
Dampak dari perkawinan dini ini ternyata sangat mendalam dan bersifat jangka panjang. Selain beban mental dan hilangnya dukungan sosial, anak-anak yang terpaksa menikah di usia belia memiliki risiko lebih tinggi terpapar kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa akses pendidikan yang tuntas, mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus.
Oleh karena itu, ketersediaan ruang aman untuk berpendapat dan kemudahan akses informasi kesehatan reproduksi (kesehatan sistem perkembangbiakan) menjadi kebutuhan mendesak yang mereka suarakan di forum dunia tersebut.
Tak hanya soal tradisi, ancaman baru juga muncul dari dunia maya melalui eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring (online child sexual exploitation and abuse atau OCSEA). Nazwha, peserta asal Jakarta, berbagi pengalaman tentang betapa rentannya anak-anak terhadap manipulasi dan ancaman di media sosial maupun platform gim.
Rendahnya literasi digital (kemampuan memahami informasi digital) seringkali dimanfaatkan oleh pelaku yang bersembunyi di balik anonimitas (tanpa nama). Nazwha berharap pemerintah dapat membangun sistem hukum yang lebih responsif dan berpihak pada korban agar ruang digital kembali menjadi tempat yang nyaman untuk belajar.
Upaya luar biasa anak-anak ini mendapat dukungan penuh dari National Director Wahana Visi Indonesia, Angelina Theodora. Beliau menegaskan bahwa anak-anak adalah pemegang hak yang memiliki pengalaman dan solusi nyata, bukan sekadar penerima kebijakan.
“Partisipasi anak menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem perlindungan anak yang lebih relevan dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti kekerasan berbasis digital,” ujar Angelina Theodora.
Melalui kolaborasi ini, gagasan aksi dari anak-anak Indonesia akan dibawa ke tingkat menteri pada November 2026 mendatang di Manila, sebagai langkah nyata menuju dunia yang lebih aman bagi seluruh anak. (
