WANITAINDONESIA.CO – Langkah kaki para pelaku usaha kecil kini tidak lagi sekadar bertahan di pinggir jalan, melainkan mulai bersiap mengetuk pintu pasar internasional. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti bukan lagi sekadar pelengkap roda ekonomi, melainkan fondasi utama yang menjaga kestabilan finansial bangsa di tengah ketidakpastian global. Pemerintah Indonesia pun terus bergerak cepat, memastikan bahwa geliat usaha mandiri ini mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk naik kelas, mulai dari penguatan legalitas hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas.
Pentingnya peranan usaha rakyat ini ditegaskan kembali dalam sebuah agenda strategis di Tangerang Selatan, Banten, pada hari Minggu. Usai menghadiri acara sosialisasi dan pendampingan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sektor penjaminan produk halal, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, mengingatkan kembali betapa krusialnya posisi unit usaha mandiri ini dalam struktur sosial masyarakat.
“Jadi keberadaan UMKM sangat penting baik untuk ekonomi negara, ekonomi daerah, maupun ekonomi keluarga,” ujar Muhammad Qodari dengan penuh keyakinan.
Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi yang ideal harus bersifat inklusif (terbuka dan merangkul semua pihak) serta mampu mendatangkan kesejahteraan yang merata. Guna mewujudkan pergerakan ekonomi yang berpusat pada rakyat tersebut, kolaborasi lintas instansi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Muhammad Qodari memaparkan bahwa jika melihat peta dunia usaha yang terbagi dalam kategori besar, sedang, kecil, hingga menengah, maka kelompok usaha terkecil inilah yang mendominasi ceruk pasar di tanah air. Fakta lapangan tersebut menempatkan sektor usaha kreatif mandiri ini sebagai tulang punggung utama yang menopang ketahanan ekonomi nasional dari berbagai guncangan krisis.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperkuat tumpuan ekonomi tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Perhatian besar disalurkan melalui lembaga otoritas seperti BPOM Republik Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh sertifikasi serta legalitas (keabsahan hukum). Langkah perlindungan dan standarisasi ini dapat berjalan dengan mulus berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya dinas terkait yang membidangi urusan usaha kecil dan koperasi.
Tidak berhenti pada urusan izin edar dan kepatuhan hukum, pemerintah juga menggulirkan program nasional pemberdayaan ekonomi rakyat. Strategi ini mencakup peningkatan akses digital dan penguatan pembiayaan keuangan untuk membantu produk lokal agar terintegrasi (menyatu terpadu) ke dalam rantai nilai global (global value chain). Dengan pemanfaatan ekosistem digital, ruang pamer produk lokal otomatis menjadi tanpa batas dan mampu menjangkau konsumen yang jauh lebih masif.
Melalui standardisasi yang matang dan pemanfaatan teknologi yang tepat, produk-produk buatan masyarakat kini memiliki daya saing yang setara dengan produk manufaktur besar. Muhammad Qodari optimistis bahwa perluasan pasar ini akan membawa dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha di tingkat akar rumput.
“Nanti produk-produk UMKM itu bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Bukan hanya online (daring), tapi juga bisa masuk ke minimarket (toko swalayan kecil), masuk ke Koperasi Merah Putih, bisa masuk ke tempat-tempat yang membuat omzetnya (jumlah uang hasil penjualan) menjadi meningkat,” pungkas Muhammad Qodari di akhir penjelasannya.
Mendukung pergerakan usaha mandiri ini adalah tugas kolektif kita bersama sebagai sebuah bangsa. Dengan memilih, membeli, dan bangga menggunakan produk-produk lokal yang kini telah terjamin kualitas serta kehalalannya, kita sedang bersama-sama merajut jaring pengaman ekonomi yang kokoh demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. (Gdi)
 serta sektor penjaminan produk halal, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, mengingatkan kembali betapa krusialnya posisi unit usaha mandiri ini dalam struktur sosial masyarakat.){kind=link}