WANITAINDONESIA.CO – Akses terhadap layanan keuangan formal hingga kini masih menjadi tantangan nyata bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Di tengah melonjaknya kebutuhan modal untuk menggerakkan roda ekonomi, banyak kelompok pelaku usaha yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem perbankan konvensional. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan memperoleh kucuran kredit resmi untuk mengembangkan usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang bagi inovasi teknologi finansial untuk memperluas cakupan inklusi keuangan demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat luas.
Fakta di lapangan diperkuat oleh dokumen putih (white paper) hasil kolaborasi Asosiasi Fintech Indonesia bersama Mandala Consulting. Data Bank Dunia (World Bank) menunjukkan sekitar 48 persen penduduk dewasa di tanah air masih masuk dalam kategori kurang terlayani oleh bank (underbanked). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi perbankan baru menyentuh angka 70 persen. Artinya, ada sekitar 30 persen masyarakat yang sama sekali belum terjangkau (financially excluded). Celah besar inilah yang coba dijembatani oleh platform pinjaman daring (pindar) melalui integrasi teknologi yang aman.
“Di tengah masih besarnya kebutuhan akses kredit, perluasan akses pendanaan harus berjalan beriringan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Nucky Poedjiardjo, Direktur Utama PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash).
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Nucky Poedjiardjo menegaskan bahwa Easycash berkomitmen penuh memperkuat manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Sebagai platform yang berizin dan diawasi OJK, penguatan fondasi ini sangat penting agar masyarakat dapat mengakses modal dengan aman. Sejak berdiri pada 2017, perusahaan telah menyalurkan akumulasi pinjaman mencapai Rp96,67 triliun kepada lebih dari 10 juta penerima dana (borrower), sebuah angka yang mencerminkan tingginya kepercayaan publik.
Dampak dari kemudahan akses ini dirasakan langsung di sektor riil, terutama oleh para pelaku usaha di tingkat tapak yang sering kali terbentur birokrasi rumit saat membutuhkan modal cepat. Kehadiran pendanaan digital mampu memangkas rantai prosedur sehingga produktivitas usaha tetap terjaga.
“Dana yang saya dapatkan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pembelian pupuk saat modal sedang terbatas. Proses pencairannya cepat sehingga saya bisa tetap menjalankan usaha tani,” tutur Ifa Maria Ulfa, seorang petani asal Jember.
Ifa Maria Ulfa memanfaatkan pendanaan tersebut untuk membeli pupuk tanaman cabai dan padi miliknya. Baginya, kecepatan proses pencarian modal digital ini menjadi penyelamat di saat kritis, sekaligus menghindarkannya dari ketergantungan pada pinjaman informal atau tengkulak yang kerap menjerat.
Pertumbuhan yang masif ini tentu wajib diimbangi dengan kepatuhan regulasi yang ketat. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024, penguatan fungsi pengawasan, audit internal, serta transparansi menjadi harga mati bagi keberlanjutan industri ini.
“Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk membangun perusahaan yang sehat, dapat diandalkan, serta mampu memberikan perlindungan bagi konsumen,” pungkas Nucky Poedjiardjo.
Menatap masa depan, tantangan perluasan akses modal ini akan diimbangi dengan program peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui modul edukasi khusus agar konsumen semakin bijak bertransaksi digital.
Kehadiran teknologi finansial terbukti mampu mengubah lanskap perekonomian masyarakat menjadi lebih dinamis dan mandiri. Dengan tata kelola yang transparan dan manajemen risiko yang kokoh, platform keuangan digital kini bukan lagi sekadar tren gaya hidup, melainkan pilar penting penopang ekonomi nasional. Mari kita dukung ekosistem keuangan yang sehat dengan menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab demi kemajuan bersama. (Gdi)
, Nucky Poedjiardjo menegaskan bahwa Easycash berkomitmen penuh memperkuat manajemen risiko dan perlindungan konsumen.){kind=link}