WANITAINDONESIA.CO — Praktik perdagangan manusia kini menyasar kelompok paling rentan melalui modus adopsi ilegal antarnegara. Kasus penjualan puluhan bayi asal Jawa Barat ke Singapura menjadi cermin buram betapa besarnya ancaman perdagangan orang lintas negara yang mengintai anak-anak Indonesia.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu, menegaskan bahwa penanganan kasus semacam ini memerlukan kolaborasi lintas sektor yang amat solid. Langkah ini krusial untuk memastikan seluruh hak anak terpenuhi tanpa terkecuali.
“Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan anak korban, termasuk yang berada di luar negeri, mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak sesuai dengan kepentingan terbaik anak,” ujar Titi Eko Rahayu di Jakarta.
Penanganan terpadu ini digerakkan melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seluruh instansi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat, hingga aparat penegak hukum bergerak bersama memetakan setiap tahapan pemulihan.
Proses tersebut mencakup penelusuran identitas dan asal-usul, pemulangan (repatriasi), rehabilitasi sosial, hingga pemulihan hubungan kemasyarakatan (reintegrasi sosial). Keselamatan serta masa depan anak menjadi fokus utama dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kami akan terus mengawal proses penanganan dan pemulihan anak-anak korban. Setiap anak memiliki hak atas identitas, pengasuhan, perlindungan, dan masa depan yang aman. Kami memastikan kepentingan terbaik anak menjadi dasar dalam setiap langkah penanganan kasus ini,” tegas Titi Eko Rahayu.
Data penanganan menunjukkan sebanyak 18 anak korban saat ini sudah terdeteksi berada di luar negeri. Sementara itu, upaya penegakan hukum berhasil menggagalkan keberangkatan 7 anak lainnya ke Singapura. Saat ini, anak-anak yang terselamatkan berada dalam proses pemulihan bersama keluarga atau mendapatkan pengasuhan pengganti bila keluarga kandung tidak ditemukan.
Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus mendalami kemungkinan adanya anak-anak lain yang menjadi korban dalam jaringan sindikat ini. Dari sisi penegakan hukum di dalam negeri, sebanyak 19 pelaku telah diproses secara hukum dan mendapatkan vonis pidana dari pengadilan pada 21 Juli 2026.
Anak-anak adalah pemilik masa depan yang tak seharusnya dijadikan komoditas transaksi oleh pihak tak bertanggung jawab. Pengawalan kasus ini hingga tuntas menjadi ujian besar bagi komitmen kita bersama dalam menjaga garis pertahanan terdepan perlindungan generasi penerus bangsa. (Gdi)
