WANITAINDONESIA.CO – Sebuah mandat besar sering kali datang bersamaan dengan tanggung jawab moral yang melintasi batas generasi. Pasca didaulat menjadi pemimpin tertinggi dalam Kongres Luar Biasa Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta, Yenny Wahid langsung menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ini bertransformasi. Baginya, posisi baru ini bukanlah sebuah trofi pencapaian pribadi, melainkan sebuah tugas suci untuk merawat dan memperkuat rumah besar gerakan yang telah berdiri kokoh sejak masa pergerakan nasional.
Dalam pidato perdananya, sosok yang dikenal aktif dalam gerakan perdamaian ini menekankan pentingnya menjaga persatuan demi mencegah keretakan institusi. Beliau melihat kepercayaan yang diberikan oleh para anggota sebagai sebuah amanah besar untuk memastikan organisasi tetap adaptif dan relevan di tengah modernisasi global.
“Ini bukan kemenangan satu orang. Ini kemenangan seluruh perempuan Indonesia yang tidak mau melihat rumah besar mereka runtuh. KOWANI adalah amanah, dan di abad kedua ini, amanah itu akan kami emban dengan lebih kuat, lebih luas, dan lebih inklusi,” ujar Ketua Umum Kowani Yenny Wahid dengan penuh penegasan.
Guna mewujudkan visi besar tersebut, kepemimpinannya telah merumuskan lima pilar prioritas yang akan dijalankan secara simultan. Langkah pertama akan dimulai dari rekonsiliasi total dan penguatan tata kelola yang transparan, di mana asas akuntabilitas (accountability) menjadi tolok ukur utama. Prinsip kesetaraan ruang partisipasi akan dijunjung tinggi agar tidak ada lagi kelompok atau anggota yang merasa suaranya diabaikan dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Bergerak ke sektor riil, program kerja akan difokuskan pada penguatan ekonomi melalui perluasan akses terhadap pelatihan kerja, pemanfaatan teknologi digital, hingga jaringan pembiayaan usaha di berbagai daerah. Selain itu, aspek perlindungan hukum, advokasi kebijakan bagi korban kekerasan, serta penyiapan kader pemimpin generasi baru lintas latar belakang akan menjadi fokus yang tidak kalah penting untuk digarap secara serius.
Manifesto kepemimpinan ini ditutup dengan target ambisius untuk mengembalikan taji organisasi di panggung internasional, termasuk memperkuat partisipasi aktif dalam forum Commission on the Status of Women (Komisi Status Perempuan) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komitmen yang kuat ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat baru bagi seluruh elemen organisasi untuk bergerak bersama. Keberhasilan kepemimpinan ini ke depan akan sangat bergantung pada seberapa konsisten prinsip inklusif tersebut diwujudkan dalam setiap kebijakan nyata. (Gdi)
