WANITAINDONESIA.CO – Kenyamanan menikmati fasilitas transportasi publik modern seperti di Jakarta tampaknya masih menjadi impian bagi sebagian besar warga di daerah. Padahal, akses mobilitas yang aman, nyaman, dan terjangkau bukan lagi sekadar pelengkap fasilitas kota, melainkan hak dasar yang mampu mengubah wajah perekonomian lokal. Kini, bola salju pembangunan tersebut berada di tangan para pemimpin daerah untuk berani mengambil terobosan nyata.
Impian menyebarkan kemudahan mobilitas urban ke seluruh pelosok negeri memerlukan satu fondasi utama, yakni komitmen politik yang kuat dari para kepala daerah. Tanpa adanya visi yang jelas dari pucuk pimpinan, kebahagiaan dan kesejahteraan warga melalui pemangkasan biaya hidup sehari-hari akan sulit terwujud.
Hal tersebut diutarakan oleh Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti), Piter Abdullah. Ia menggarisbawahi bahwa efek berantai ekonomi dari sistem transit yang baik seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya berpusat di ibu kota.
“Itu harus berawal dari sebuah tekad dari pimpinan, kepala daerah. Bahwa, untuk membahagiakan, menyejahterakan masyarakat itu banyak cara. Salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang tidak hanya nyaman sehat, tapi terjangkau, murah, dan itu sekaligus mengurangi beban yang harus mereka hadapi,” tutur Piter dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Piter memaklumi bahwa membangun sistem transportasi massal yang andal memang membutuhkan biaya yang sangat besar di awal. Namun, ia mengingatkan bahwa investasi ini tidak akan pernah membawa kerugian bagi daerah. Jaminan pengembalian investasi tersebut akan hadir dalam jangka panjang berupa terbangunnya kemandirian ekonomi warga, lahirnya pusat perniagaan baru di sepanjang jalur lintasan, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak.
Guna menyiasati keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sering menjadi momok, Piter menyarankan agar pemerintah daerah lebih progresif dalam menerapkan skema Public Private Partnership (Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha) yang lebih luas, atau bahkan menerbitkan obligasi daerah. Langkah strategis ini dapat berjalan mulus asalkan didukung oleh penyusunan proposal yang matang, sosialisasi yang transparan, serta konsistensi kebijakan yang kuat.
Sebab, bagi para penanam modal, kepastian merupakan hal yang mutlak. Piter tidak menampik adanya risiko ketidakpastian yang kerap datang dari konjungtur hukum dan politik di tingkat lokal. Kecenderungan berubahnya regulasi atau kebijakan setiap kali terjadi suksesi kepemimpinan dinilai menjadi tantangan terbesar yang membayangi iklim investasi.
“Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya, ini enggak berubah nanti. Takutnya kan pemerintahan berganti, kepala daerah berubah maka kebijakan juga berubah,” ujar Piter mengingatkan.
Apabila sistem integrasi transportasi massal yang sukses di Jakarta mampu diadopsi secara konsisten di berbagai wilayah, Piter optimis roda perekonomian akan bergerak lebih cepat hingga ke pelosok. Efek domino yang dihasilkan dipastikan mampu mengubah lanskap daerah yang dilewati menjadi lebih hidup dan produktif.
Membangun transportasi publik pada akhirnya adalah tentang membangun masa depan daerah itu sendiri. Keberanian para kepala daerah untuk menaruh komitmen penuh pada sektor ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Mari kita kawal bersama kebijakan di daerah masing-masing, agar perjalanan harian yang aman, murah, dan manusiawi tidak lagi sekadar menjadi mimpi warga urban, melainkan realitas yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di seantero Nusantara. Sudahkah pemimpin di daerah Anda memulainya?
