WANITAINDONESIA.CO – Bayangkan sebuah pagi di mana perjalanan menuju tempat kerja tidak lagi menguras emosi dan isi dompet. Bagi jutaan pekerja di kota-kota besar, ongkos transportasi harian kerap menjadi “pencuri tak kasat mata” yang menggerogoti penghasilan bulanan. Namun, sebuah secercah harapan kini tengah didorong, di mana kehadiran transportasi publik yang layak dinilai bukan sekadar urusan kelancaran jalan, melainkan kunci utama dalam mendongkrak kesejahteraan hidup masyarakat luas.
Langkah awal untuk menaikkan taraf hidup warga sejatinya bisa dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu menyediakan sarana angkutan massal yang aman, nyaman, dan ramah kantong. Ketika beban mobilitas berkurang, ada ruang finansial baru yang tercipta bagi setiap keluarga.
Hal tersebut ditegaskan oleh Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti), Piter Abdullah. Dalam keterangan tertulisnya, ia mengungkapkan betapa krusialnya peran negara dalam menghadirkan sistem transit yang berpihak pada rakyat.
“Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka,” ujar Piter menekankan.
Fakta di lapangan memang berbicara demikian. Mengambil contoh di ibu kota, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang berada di angka Rp5,7 juta, rata-rata warga Jakarta ternyata masih harus merogoh kocek hingga 25 sampai 30 persen dari total pendapatan mereka hanya untuk keperluan transportasi. Angka yang terbilang besar untuk sebuah kebutuhan mobilitas harian.
Kondisi ini diperkuat oleh data Statistik Komuter (commuter) Jabodetabek dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merekam pengeluaran harian para pekerja urban. Sebanyak 28,6 persen komuter harus mengeluarkan biaya transportasi minimal Rp25.000 per hari atau setara dengan Rp750.000 setiap bulannya. Sementara itu, terdapat 14,7 persen pekerja yang menghabiskan sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari, dan hanya sekitar 8,2 persen warga yang beruntung bisa menekan biaya perjalanan di bawah Rp5.000 sehari.
Melihat struktur pengeluaran tersebut, Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemangkasan ongkos jalan melalui subsidi dan penyediaan armada transportasi yang murah adalah bentuk nyata dari peningkatan kesejahteraan. Ketika pengeluaran rutin berhasil ditekan, produktivitas masyarakat dengan sendirinya akan meningkat karena kualitas hidup yang lebih sehat.
Menariknya, dampak positif dari pembangunan moda transportasi massal ini tidak berhenti pada urusan ongkos perjalanan semata. Kehadiran infrastruktur seperti stasiun kereta komuter, Mass Rapid Transit (Moda Raya Terpadu), hingga Light Rapid Transit (Lintas Raya Terpadu) secara otomatis menciptakan magnet ekonomi baru. Area di sekitar perlintasan dan stasiun kini bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang menghidupkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik,” ucap Piter dengan nada optimistis.
Pada akhirnya, transportasi publik bukan lagi sekadar deretan bus atau gerbong kereta yang berjalan di atas rel. Ia adalah urat nadi perekonomian dan jembatan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Sudah saatnya kita semua mendukung transformasi ini, demi mewujudkan mobilitas perkotaan yang tidak hanya memindahkan manusia, tetapi juga menggerakkan roda kesejahteraan hingga ke pintu rumah kita. Berangkat dengan senyum, pulang dengan kantong yang lebih tenang—bukankah itu perjalanan impian yang kita dambakan bersama? (Gdi)
