Kepala Daerah Diwanti-wanti Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, Ditargetkan Tuntas Jelang Akhir November

Mendagri Muhammad Tito Karnavian (kanan) saat memimpin Rakor secara hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Kemendagri)

WANITAINDONESIA.CO – Kepala daerah, khususnya gubernur diwanti-wanti mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, langkah tersebut krusial seiring pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima berbagai pihak.

Demikian dikemukakan Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga :  ​Percepat Program Bedah Rumah, Menteri PKP Maruarar Sirait Gandeng Kepala Daerah Demi Hunian Layak Keluarga Indonesia

Dia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah dalam menetapkan upah minimum. Pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Tito pun mengingatkan kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Dialog ini diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.

Baca Juga :  Ulas Kedaulatan AI, Wamendagri Tekankan Kepala Daerah Harus Pandai Membaca Peluang

Lebih lanjut, Tito juga menegaskan, Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran pemda. Pria yang pernah menjabat Kapolri ini juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” ucap Tito.

Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan, batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026.

Baca Juga :  Sepuluh Kepala Daerah dan Tiga Wartawan Raih Trofi Abyakta di HPN 2026

Kemudian, lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Insya Allah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” kata Yassierli. (yud)