WANITAINDONESIA.CO – Pemerintah mendorong penguatan kesehatan mental pekerja sebagai bagian dari sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Upaya ini penting guna mencegah risiko psikososial di tempat kerja yang dapat berdampak pada keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja.
Demikian dikemukakan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026 bertema “Dari Kesadaran Menuju Aksi: Mewujudkan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia”, dikutip Rabu (18/11/2026).
Dante menjelaskan, persoalan kesehatan mental pekerja kerap tidak terlihat karena banyak pekerja memilih menyembunyikan tekanan yang dialami. Padahal, beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, dan minimnya dukungan sosial dapat memicu gangguan kesehatan mental.
“Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Fokusnya adalah memperbaiki sistem dan kondisi kerja, bukan semata menuntut pekerja untuk beradaptasi,” kata Dante.
Lebih lanjut, Dante menerangkan, untuk memperkuat upaya pencegahan, Kemenkes mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Tercatat, hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa.
“Bagi pekerja formal, skrining diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara bagi pekerja informal, layanan dapat diakses melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja,” tutur Dante.
Selain skrining, Kemenkes juga memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119. Masyarakat yang membutuhkan bantuan krisis kesehatan jiwa dapat mengakses layanan tersebut melalui 119 ekstensi 8 atau laman healing119.id.
Sementara, Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Robiana Modjo menekankan pentingnya pengelolaan risiko psikososial secara terintegrasi di lingkungan kerja. Kesadaran mengenai kesehatan mental perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik nyata yang melindungi pekerja.
“Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja, sehingga pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera,” ujar Robiana.
Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja, upaya perlindungan kesehatan mental diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja. Dengan begitu, tempat kerja tidak hanya melindungi kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dukungan terhadap kesejahteraan psikologis setiap pekerja. (yud)





