WANITAINDONESIA.CO – Tantangan ekonomi yang kian dinamis pada tahun 2026 menuntut perubahan besar dalam gaya memimpin di tingkat daerah. Pola lama yang melulu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai sudah tidak lagi relevan untuk mempertahankan ritme pembangunan. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, para kepala daerah kini diuji untuk memutar otak dan melahirkan terobosan baru dalam mengelola keuangan wilayah mereka.
Sinyal perubahan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus. Saat menghadiri lokakarya (workshop) bertajuk “Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah melalui Creative Financing terhadap Pengaruh Efisiensi Tahun 2026” di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (3/7), ia mengingatkan pentingnya kelincahan seorang pemimpin dalam merespons zaman.
“Kita tahu di tengah efisiensi tahun 2026 memang kepala daerah sekarang ini dituntut untuk benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan adaptive leadership (kepemimpinan adaptif) di tengah gejolak eskalasi geopolitik global yang susah diprediksi,” ujar Akhmad Wiyagus.
Salah satu jalan keluar yang paling realistis untuk mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan memaksimalkan pembiayaan kreatif (creative financing). Strategi ini dapat dimulai dengan langkah sederhana namun berdampak besar, yakni menghidupkan kembali aset-aset daerah yang selama ini terabaikan. Lahan tidur maupun fasilitas publik milik pemerintah daerah yang selama ini justru menjadi beban pengeluaran, harus diubah menjadi mesin pencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kemitraan strategis dengan pihak ketiga.
Sebagai contoh nyata, Akhmad Wiyagus menyoroti langkah cerdik Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Stadion megah tersebut kini tidak lagi membebani anggaran daerah setelah hak pengelolaannya dikerjasamakan dengan klub sepak bola Persib Bandung. Alih-alih menyedot biaya perawatan yang besar, fasilitas olahraga itu sekarang justru sukses menghidupkan ekosistem ekonomi baru yang menguntungkan daerah.
Potensi keberhasilan serupa dinilai sangat terbuka lebar untuk Kota Jambi. Akhmad Wiyagus melihat wilayah ini memiliki modal kepemimpinan yang sangat ideal karena digerakkan oleh kombinasi unik antara figur berlatar belakang birokrasi dan dunia usaha. Sinergi ini diyakini mampu melahirkan inovasi pembiayaan di luar jalur konvensional yang kaku.
“Jadi, kalau bicara creative financing sudah ideal. Jadi, bagaimana lahan tidur yang menjadi aset-aset pemerintah daerah ini benar-benar bisa diberdayakan, bisa menghasilkan profit (keuntungan) lah ya untuk menambah PAD,” tambahnya memotivasi.
Pada akhirnya, kemandirian fiskal atau kemampuan keuangan daerah hanya bisa dicapai jika pemerintah mau membuka diri. Kolaborasi erat dengan sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) harus dipertegas. Transformasi ini menjadi krusial agar pembangunan di daerah tetap berjalan progresif tanpa harus selalu menanti uluran tangan dari pemerintah pusat.
“Harapan kita tentunya pemberdayaan pihak ketiga juga ikut bertanggung jawab untuk membangun Kota Jambi ini menjadi kota yang tidak hanya berpikir konvensional lagi, tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat,” pungkas Akhmad Wiyagus menutup arahannya.
Agenda strategis ini turut disaksikan oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta jajaran staf ahli, asisten, camat, hingga lurah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Ketika ruang gerak APBD mulai terbatas, kreativitas dan keberanian mengandeng mitra swasta menjadi pembeda antara daerah yang jalan di tempat dan daerah yang melesat maju. Kini, bola salju inovasi itu berada di tangan para kepala daerah: tetap bertahan dengan pola konvensional, atau berani melangkah demi kemandirian fiskal yang nyata? (Gdi)
 dinilai sudah tidak lagi relevan untuk mempertahankan ritme pembangunan.){kind=link}