WANITAINDONESIA.CO – Bank Pembangunan Daerah atau BPD kini tengah bersiap melakukan lompatan besar untuk keluar dari zona nyaman sebagai sekadar pengelola dana pemerintah.
Dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia yang digelar di Solo pada 17 April 2026, Ketua Umum ASBANDA, Agus H. Widodo, menegaskan bahwa BPD harus segera naik kelas menjadi orkestrator aliran dana yang mampu menghidupkan urat nadi ekonomi regional secara mandiri dan inovatif.
Langkah transformasi ini diambil sebagai respons atas keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah yang kian menantang. Agus H. Widodo menekankan bahwa BPD memiliki modal kuat berupa pemahaman mendalam terhadap karakteristik lokal yang tidak dimiliki bank nasional lainnya. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola BPD tidak hanya mengendap, melainkan berputar menciptakan nilai tambah bagi sektor riil dan produktivitas masyarakat.
“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” tegas Agus H. Widodo di hadapan para peserta seminar.
Ia menambahkan bahwa masa depan ekonomi tidak lagi bergantung sepenuhnya pada besarnya angka APBD, melainkan pada kecerdikan lembaga keuangan daerah dalam mengarahkan arus modal untuk pertumbuhan jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa BPD memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah.
Dengan keunggulan tersebut, BPD memiliki posisi unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.
“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” tegasnya.
Agus menekankan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah yang tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga untuk: Penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan UMKM dan ekonomi lokal
“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” jelas Agus.
Dalam konteks tersebut, ASBANDA juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.
“Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent,” tegasnya.
Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan bahwa transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama mencakup: penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, dan pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah
Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sejalan dengan visi tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut memberikan dukungan penuh terhadap perubahan paradigma ini. Ia mengingatkan bahwa tantangan ekonomi yang semakin kompleks menuntut kerja sama tim yang solid antara pemerintah dan perbankan daerah.
Ahmad Luthfi menyatakan bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan satu pihak saja karena menurutnya kita bukan superman melainkan super tim sehingga semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Gdi)
