WANITAINDONESIA.CO – Bisakah ekonomi tumbuh tanpa harus mengorbankan alam? Pemerintah kini mendorong perubahan cara pandang bahwa pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan.
Justru sebaliknya, kegiatan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga, memulihkan, dan merawat lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat mengikuti diskusi lingkungan sekaligus kegiatan penanaman pohon di Rongga Budaya, Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (29/9/2026).
Menurut Jumhur, pembangunan ke depan membutuhkan paradigma baru. Pertumbuhan ekonomi tidak seharusnya menjadikan lingkungan sebagai korban, tetapi justru dapat menjadi bagian dari upaya menjaga alam.
“Kita pindah peradaban. Peradaban yang dulu membangun sambil merusak lingkungan, sekarang membangun sambil memelihara lingkungan dan tumbuh ekonomi juga sambil memelihara lingkungan. Itu peradaban baru,” ujar Jumhur.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk menerapkan konsep tersebut adalah ekowisata.
Menurut Jumhur, wisata berbasis alam bukan hanya menawarkan pengalaman bagi masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.
“Pemerintah sangat serius untuk mendorong ekoturism, ekowisata. Karena itu adalah satu kegiatan ekonomi yang sekaligus bisa memuliakan lingkungan,” katanya.
Namun, pengembangan wisata alam juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, Jumhur menekankan pentingnya menerapkan konsep ekonomi sirkular, terutama di kawasan wisata.
Ia menjelaskan, perputaran ekonomi di dalam sebuah kawasan dapat membantu menjaga keberlangsungan kegiatan sekaligus memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan dalam waktu singkat.
“Apa pun kegiatan ini bisa hidup kalau ada circular ekonomi. Ada ekonomi yang berputar. Kalau tidak, ya biasanya tidak abadi,” imbuhnya.
Konsep ini menjadi menarik karena keberlanjutan lingkungan tidak hanya berbicara soal menanam pohon atau menjaga kawasan hijau. Ada pula aspek ekonomi yang membuat masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pihak memiliki alasan sekaligus kesempatan untuk ikut menjaga alam.
Upaya menjaga lingkungan juga membuka ruang bagi sektor usaha dan pembiayaan untuk terlibat lebih jauh. KLH/BPLH saat ini tengah menyiapkan skema **biodiversity credit**, yang diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati.
Jumhur menegaskan, dunia usaha tidak perlu diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan lingkungan. Sebaliknya, kegiatan bisnis dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan bumi.
“Jangan alergi bahwa bisnis, financing itu harus menjadi bagian daripada memuliakan bumi. Silakan berbisnis dalam rangka juga memuliakan bumi,” tegasnya.
Contoh penerapan pendekatan tersebut salah satunya terlihat di Ekowisata Dusun Bambu. Kawasan seluas sekitar 35 hektare yang sebelumnya merupakan lahan kritis kini dikembangkan menjadi kawasan hijau berbasis ekowisata.
Upaya serupa juga dilakukan melalui EIGER Nature di Kabupaten Bogor. Di kawasan seluas sekitar 253 hektare tersebut, dilakukan pemulihan lingkungan melalui penanaman sekitar 120 ribu pohon tegakan dan 8 juta tanaman perdu.
Selain memulihkan kawasan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail menyampaikan potensi pengembangan wisata alam di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat.
Sejumlah destinasi seperti Curug Malela dan Curug Sawer dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan wisata alam tersebut diharapkan dapat membuat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dirasakan lebih merata oleh masyarakat di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Asep juga menyampaikan persoalan lingkungan di Waduk Saguling, khususnya terkait keberadaan eceng gondok.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Jumhur meminta pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari keberadaan waduk turut mengambil tanggung jawab dalam menangani persoalan lingkungannya.
Pada akhirnya, pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, hingga pelaku pariwisata memiliki peran masing-masing untuk memastikan roda ekonomi tetap bergerak tanpa mengorbankan alam.
Sebab, ketika lingkungan terjaga, manfaatnya bukan hanya dirasakan hari ini. Alam yang sehat juga menjadi investasi agar generasi berikutnya tetap memiliki ruang untuk hidup, tumbuh, dan menikmati kekayaan Indonesia.(ver)
