WANITAINDONESIA.CO — Bagi sebagian besar masyarakat, memiliki hunian yang layak bukan sekadar tempat bernaung, melainkan simbol martabat dan rasa aman di tengah himpitan ekonomi.
Semangat inilah yang mendorong pemerintah bergerak cepat menghadirkan solusi nyata melalui percepatan Program Bedah Rumah.
Program prioritas ini merupakan bagian dari komitmen besar menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Langkah nyata tersebut terlihat jelas ketika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto, dan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah turun langsung meninjau calon penerima bantuan di Komplek Permata atau yang akrab dikenal sebagai Kampung Ambon, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (24/10/2026).
Kehadiran para pejabat tinggi negara ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan renovasi rumah benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan secara transparan dan akurat.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Menteri PKP yang akrab disapa Ara berdialog hangat dengan sejumlah calon penerima manfaat, di antaranya Ester Yacoba Sumakul, Ronald Yeesy Teterissa, dan Saamena A.C. Suasana haru dan penuh harapan menyelimuti pertemuan ketika Menteri Ara meninjau langsung kondisi rumah warga yang memprihatinkan.
Salah satu momen emosional tercipta saat Menteri Ara berinteraksi dengan Ibu Ester Yacoba Sumakul, seorang wanita berusia 60 tahun yang tinggal seorang diri di rumah seluas kurang lebih 50 meter persegi dengan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan berat. Mulai dari struktur atap yang rapuh, lantai yang rusak parah, hingga atap asbes yang bocor parah saat hujan mengguyur, rumah tersebut selama ini belum memiliki fasilitas sanitasi dan penghawaan yang memadai.
Melihat kondisi tersebut, Menteri Ara memberikan kepastian penuh bahwa proses renovasi rumah Ibu Ester akan dikerjakan dengan cepat dan ditargetkan rampung pada malam Natal, yaitu 24 Desember mendatang, lengkap dengan kejutan istimewa berupa hadiah pohon Natal dari sang menteri.
Sementara itu Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa pemilihan Ibu Ester didasarkan pada pertimbangan sosial ekonomi yang matang, di mana yang bersangkutan masuk dalam kategori desil 1, tidak bekerja, hidup sebatang kara, dan mendiami hunian yang sangat tidak layak.
Berdasarkan jadwal perencanaan, eksekusi fisik bedah rumah ini akan dimulai serentak pada 10 November 2026 dan selesai tepat sebelum hari raya Natal.
Skala penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di DKI Jakarta sendiri mengalami lonjakan yang sangat masif pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan alokasi Program Bedah Rumah sebanyak 10.300 unit, melonjak drastis dari angka 158 unit pada tahun sebelumnya. Dari total kuota tersebut, sebanyak 10.000 unit difokuskan untuk kawasan perkotaan dan 300 unit dialokasikan bagi wilayah pesisir.
Distribusi bantuan ini tersebar merata di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu, masing-masing sebanyak 2.000 unit di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta 300 unit di Kepulauan Seribu. Khusus untuk wilayah Jakarta Barat, kuota 2.000 unit tersebut dibagi ke dalam delapan kecamatan dan 50 kelurahan, di mana Kecamatan Cengkareng mendapatkan porsi sebanyak 213 unit hasil usulan langsung dari Pemkot Jakarta Barat berdasarkan pemetaan kebutuhan di lapangan.
Komitmen pemerintah pusat mendapat apresiasi luas dari berbagai instansi terkait. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto memuji langkah kolaboratif ini karena mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah yang paling membutuhkan uluran tangan.
Senada dengan hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam membenahi kawasan permukiman kumuh sekaligus memperluas jangkauan pelayanan publik.
Tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, Kementerian PKP juga merangkul berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan solusi holistik bagi kesejahteraan warga.
Penanganan hunian tidak layak huni diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga serta pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah menggalakkan program penerbitan satu juta sertifikat tanah gratis agar masyarakat memiliki rasa aman secara legal dalam menempati rumah mereka. Selain itu, dukungan permodalan usaha turut digandeng melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang hingga kini telah memberdayakan sekitar 250.000 pelaku usaha mikro di DKI Jakarta guna memperkuat ekonomi keluarga penerima manfaat.
Guna memperlancar seluruh rangkaian birokrasi di lapangan, Menteri Ara juga telah menyosialisasikan kemudahan regulasi melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026. Aturan ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta turut berperan aktif mengkaji aspek legalitas lahan warga agar program dapat berjalan mulus tanpa hambatan hukum.
Dengan semangat gotong royong serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Program Bedah Rumah di bawah kepemimpinan Kementerian PKP diharapkan tidak sekadar mengubah wujud fisik bangunan menjadi lebih kokoh, sehat, dan aman, melainkan benar-benar menghadirkan senyuman, martabat, dan lembaran baru kehidupan yang lebih sejahtera bagi rakyat kecil di seluruh penjuru tanah air. (Des)