WANITAINDONESIA.CO – Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi pegawai kementerian dan lembaga. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, wacana yang berkembang saat ini adalah pemberlakuan WFH selama satu hari dalam sepekan.
Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah untuk menekan konsumsi energi di tengah melambungnya harga minyak dunia. Ditemui usai konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bidang Pendidikan di Jakarta, Rabu (25/3), Tito menyebutkan bahwa koordinasi antar kementerian/lembaga terkait hal ini sudah dilakukan.
“Yang saya dengar itu adalah satu hari selama seminggu. Tapi hari apa yang akan diambil, biar nanti yang memutuskan. Hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” ujar Tito kepada awak media.
Meski skema satu hari dalam sepekan sudah menjadi bahasan utama dalam rapat tingkat menteri, Tito menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Ia menyampaikan bahwa para menteri terkait cenderung sepakat untuk menetapkan satu hari yang sama bagi seluruh instansi untuk melaksanakan WFH.
Namun, Tito belum bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai detail teknis maupun hari yang dipilih. “Karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden. Setelah ada arahan Presiden nanti diumumkan resmi,” tambahnya.
Di sisi lain, Tito memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Ia berkomitmen untuk segera melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah guna memastikan layanan-layanan penting tetap beroperasi secara maksimal meski skema WFH diimplementasikan.
Tito juga mengingatkan bahwa pola kerja WFH bukanlah sesuatu yang asing bagi birokrasi di Indonesia. Mengingat pengalaman saat pandemi COVID-19, sistem kerja jarak jauh ini dianggap sudah teruji efektivitasnya.
Wacana ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya. Pemerintah merencanakan kebijakan WFH ini sebagai langkah nyata efisiensi energi nasional.
Kebijakan ini nantinya akan diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun pemerintah juga memberikan imbauan kuat bagi sektor swasta untuk turut menerapkan pola serupa guna mendukung penghematan bahan bakar dan energi secara nasional. (Gdi)
