
WANITAINDONESIA.CO – Pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menilai ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi negara-negara ASEAN di tengah ketidakpastian pasokan energi global dan meningkatnya tensi geopolitik dunia.
“Ratifikasi APSA dirasakan sangat penting karena ketahanan energi seluruh negara ASEAN saat ini sedang menghadapi tekanan,” kata Rezasyah kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (12/5).
Dosen Hubungan Internasional di President University itu menjelaskan bahwa dampak krisis energi mulai terlihat dari melambatnya pembangunan di sejumlah negara ASEAN. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kawasan juga dinilai mengalami perlambatan di tengah upaya pemerintah menjalankan agenda pembangunan nasional.
“Pemerintah di negara-negara ASEAN harus tetap menjalankan pembangunan meskipun menghadapi pelemahan nilai mata uang dan tekanan ekonomi global,” ujarnya.
Menurut Rezasyah, ketidakpastian pasokan energi semakin diperburuk oleh belum meredanya konflik di Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan geopolitik internasional yang berpotensi mengganggu stabilitas distribusi energi dunia.
“Kelangkaan energi dan potensi meluasnya perang membuat negara-negara ASEAN semakin sadar akan pentingnya koordinasi yang lebih mendalam, dengan tetap menjunjung tinggi kesepakatan dalam ASEAN Charter serta berbagai hasil KTT ASEAN selama ini,” katanya.
Ia menegaskan, ratifikasi APSA menjadi langkah penting guna memastikan keamanan dan ketahanan energi bagi seluruh negara anggota ASEAN dalam jangka panjang.
Meski demikian, Rezasyah mengakui bahwa proses ratifikasi di masing-masing negara tidak akan berjalan mudah karena adanya perbedaan sistem politik serta kepentingan nasional di tiap negara anggota.
“Pemerintah perlu bekerja keras meyakinkan parlemen masing-masing bahwa ratifikasi ini akan memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa proses ratifikasi berpotensi menghadapi tarik ulur kepentingan politik dan ekonomi antara pemerintah dan parlemen di negara-negara ASEAN. (iit)




