WANITAINDONESIA.CO — Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global dan lonjakan harga minyak dunia yang kian melambung, kabar menyejukkan berhembus bagi masyarakat. Pemerintah secara resmi mengambil langkah berani untuk menjaga stabilitas perekonomian rakyat dengan memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Keputusan strategis ini diambil sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap daya beli masyarakat menengah ke bawah yang menjadi fondasi utama perekonomian nasional.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas tekanan anggaran. Pemerintah menyadari betul bahwa membiarkan harga energi melonjak akan memicu efek domino terhadap harga bahan pokok dan kebutuhan harian lainnya. Oleh karena itu, pengorbanan di sektor fiskal dinilai jauh lebih sepadan demi menjaga pasokan energi tetap terjangkau.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kebijakan harga energi bersubsidi saat ini tetap berada dalam koridor aman bagi dompet masyarakat.
“Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat.
Menjaga harga tetap stabil di tengah lonjakan pasar internasional tentu bukan perkara mudah. Fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang sempat menyentuh angka 106 hingga 108 dolar AS per barel, atau sekitar Rp1,87 juta hingga Rp1,9 juta per barel, memberikan beban tersendiri bagi anggaran negara. Meski rata-rata harga sejak Januari hingga September 2026 berada di kisaran 85 hingga 90 dolar AS per barel—masih di atas asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel—pemerintah pantang bergeming.
Menghadapi kenyataan fiskal tersebut, pemerintah secara terbuka mengakui konsekuensi berat yang harus ditanggung demi keselamatan ekonomi warga. “Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah,” tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Namun, beliau menambahkan pertimbangan utama di balik keputusan rapat tersebut, “Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting.”
Sebagai bukti nyata dari kebijakan ini, harga Pertalite tetap dipertahankan sebesar Rp10.000 per liter dan Solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter. Keputusan ini berdiri kokoh bahkan ketika berbagai produk bahan bakar non-subsidi mengalami penyesuaian harga. Untuk menopang kebijakan tersebut, pemerintah telah menyalurkan anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai angka Rp233 triliun hingga semester I 2026, demi memastikan roda aktivitas dan mobilitas harian masyarakat tetap bergerak tanpa hambatan.
Di samping menahan harga, pemerintah juga terus mematangkan langkah pengendalian ketepatan sasaran (target precision) penyaluran bahan bakar. Penataan data penerima manfaat bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 terus diperbaiki agar bantuan energi benar-benar jatuh ke tangan yang paling membutuhkan.
Keputusan pemerintah dalam menahan tarif energi ini menjadi angin segar yang memberikan kepastian di tengah ketidakpastian pasar global. Pada akhirnya, keberlanjutan daya beli merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas dan optimisme bangsa. Mari kita bersama-sama mendukung penyaluran energi bersubsidi agar semakin tepat sasaran, demi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Gdi)
