WANITAINDONESIA.CO – Perang yang terjadi di Palestina hari ini tidak hanya melibatkan peluru dan rudal, melainkan juga kata-kata dan bingkai informasi.
Dalam seminar bertajuk “Invansi Israel Dan Perang Di Media Massa” yang digelar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), para pakar dan jurnalis senior sepakat bahwa media memiliki kuasa penuh dalam menentukan siapa yang menjadi “korban” dan siapa yang menjadi “penjahat” di mata dunia.
Dr. Tria Patrianti, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ, menegaskan bahwa apa yang kita baca di layar ponsel bukan sekadar informasi mentah.
“Media secara aktif mengonstruksi realitas melalui seleksi narasi. Pembingkaian (framing) isu Palestina sangat krusial karena ia membentuk sikap moral audiens global,” ujar Dr. Tria.
Senada dengan hal itu, Dr. Asep Setiawan dari Palestine Media Forum menyoroti adanya bias editorial di media global. Menurutnya, keberpihakan media sering kali tidak netral dan sangat dipengaruhi oleh peta geopolitik dunia, yang sering kali mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.
Sorotan tajam datang dari akademisi asal Gaza, Dr. Khadir Aljamal dan Dr. Sami Akaila. Mereka membedah perbedaan kontras antara gaya pemberitaan Barat dan Timur. Media Barat (NYT, BBC, CNN): Sering melakukan individualisasi pada korban Israel (menyebut nama dan cerita personal), namun cenderung menggeneralisasi penderitaan warga Palestina dalam bingkai isu keamanan semata. Sedangkan Media Islam/Arab lebih menonjolkan dimensi kemanusiaan, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal profesionalisme di tengah tekanan konflik.
Gaza menuntut penggunaan terminologi yang akurat. “Kami menginginkan media yang berani menggunakan kata occupation (pendudukan), siege (pengepungan), dan genocide (genosida) sesuai fakta hukum internasional, bukan sekadar statistik angka kematian,” tegas mereka.
Sedangkan Komisioner KPI sekaligus Dosen UMJ, Amin Sabana, memaparkan bagaimana televisi di Indonesia membingkai konflik ini. Secara umum, ada empat pola (frame) yang digunakan media nasional yang meliputi:
Conflict framing yang difokuskan kepada aksi serangan dan pelanggaran gencatan senjata. Human interest framing dengan fokus kepada penderitaan warga sipil, nasib anak-anak, dan pengungsi. Konsekuensi ekonomi framing yang mengangkat kelaparan di Gaza dan hancurnya ekonomi kawasan. Morallity framing yang diarahkan kepada pemberitaan terkait solidaritas, tanggungjawab moral, dan keadilan.
Amin juga mengingatkan bahwa KPI melarang eksploitasi kekerasan yang sadis guna menjaga martabat korban dan psikologi penonton.
Bagi pers Indonesia, Palestina bukan sekadar berita luar negeri biasa. Wakil Ketua Dewan Pers, Toto Suryanto, menyatakan bahwa meliput Palestina adalah bagian dari integritas jurnalistik.
“Isu Palestina adalah misi kemanusiaan. Kami di Indonesia memiliki kedekatan emosional yang kuat,” ungkap Toto.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional, seperti yang dilakukan TV One dengan Al Jazeera, untuk mendapatkan perspektif lapangan yang jujur dan berimbang.
Dari berbagai pendapat tersebut ada satu pesan kuat yakni penting adanya kolaborasi global antara akademisi dan jurnalis untuk membangun narasi yang koheren berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Melawan propaganda bukan dengan kebencian, melainkan dengan fakta, hukum internasional, dan keberpihakan pada kemanusiaan. (Gdi)
