WANITAINDONESIA.CO – Membayangkan Indonesia tumbuh menjadi negara maju yang sejahtera bukan lagi sekadar impian yang berjarak dari kehidupan kita. Bagi setiap ibu dan perempuan di seluruh pelosok negeri, kemajuan bangsa berkelindan erat dengan hadirnya peluang usaha yang lebih luas, lapangan kerja yang mapan untuk anak-anak tercinta, serta stabilitas ekonomi yang dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu daerah tempat tinggal kita. Namun, untuk mencapai lompatan besar tersebut, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama. Dibutuhkan sebuah terobosan besar berupa hadirnya sumber-sumber pendanaan baru yang segar dan kokoh untuk menopang pembangunan.
Tantangan mendasar inilah yang mengemuka dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam momentum penting tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebenarnya masih berada di bawah tingkat potensi optimalnya. Agar cita-cita menjadi negara maju bisa terwujud, Indonesia membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan yang jauh lebih solid, termasuk sistem pendanaan yang lebih dalam, beragam, serta kepercayaan masyarakat yang semakin kuat.
Kebutuhan dana untuk membangun fasilitas publik, menyokong usaha, dan menggerakkan roda ekonomi nasional memang terbilang sangat raksasa. Menatap target pertumbuhan ekonomi ke depan, khususnya pada tahun 2027, data dari Badan Perencanaan PPN/Bappenas memproyeksikan bahwa Indonesia memerlukan pembiayaan pembangunan yang luar biasa besar, yakni berkisar di angka Rp8.600 triliun. Jumlah yang sangat masif ini tentu tidak akan sanggup jika hanya dibebankan pada pundak industri perbankan konvensional semata.
“Kalau kita melihat target pertumbuhan ekonomi, misalnya di tahun 2027, data dari Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia butuh pembiayaan yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita, mungkin sekitar Rp8.600-an triliun, kalau kami tidak keliru. Ini tidak bisa hanya didukung oleh perbankan dan lain-lain, tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru,” ungkap Friderica Widyasari Dewi dengan penuh penekanan.
Guna menjawab kebutuhan tersebut, lembaga pengawas keuangan negara ini menjadikan pendalaman pasar keuangan sebagai salah satu program prioritas utamanya. Salah satu alternatif yang tengah didorong dengan kuat adalah mengoptimalkan pasar modal, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah (municipal bond) untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di tingkat regional. Sektor jasa keuangan kini dituntut untuk memainkan peran yang jauh lebih strategis, tidak hanya sebagai sarana menanam modal atau investasi (investment), melainkan sebagai hulu utama penyedia pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional.
Langkah ini berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian kaum perempuan dan keluarga di daerah. Tidak hanya itu, komitmen terhadap masa depan bumi yang lebih hijau juga diwujudkan melalui pengembangan ekonomi hijau (green economy). Hal ini diakselerasi melalui implementasi nilai ekonomi karbon, keuangan berkelanjutan, penguatan sektor jasa keuangan syariah, hingga pengembangan keuangan digital yang aman serta memiliki integritas tinggi. Di saat yang sama, perlindungan terhadap konsumen dan peningkatan literasi keuangan masyarakat terus diperketat agar ruang digital tetap menjadi tempat yang aman bagi kaum ibu dalam mengelola keuangan keluarga.
Di tingkat tapak, program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) difokuskan untuk melejitkan potensi lokal secara berkesinambungan, terutama pada tiga sektor unggulan yang dekat dengan keseharian masyarakat, yakni sektor agrikultur, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Saat ini, program pemandirian tersebut telah berjalan aktif di 40 kabupaten dan kota di seluruh penjuru Indonesia. Melalui pelaksanaan yang berkelanjutan (kontinu), program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata berupa peningkatan investasi, produktivitas, penyerapan tenaga kerja lokal, hingga mendorong komoditas daerah menembus pasar ekspor.
“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan potensi unggulan di daerah dapat ditransformasikan menjadi keunggulan produktif yang berdampak nyata. Optimisme terhadap perekonomian Indonesia harus tetap dijaga di tengah dinamika tantangan global, dengan memperkuat peran ekonomi daerah sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi dengan nada penuh optimisme.
Pada akhirnya, besarnya angka triliunan rupiah dalam anggaran pembangunan akan menemukan makna sejatinya ketika ia berhasil menyentuh dan mengubah kehidupan di tingkat keluarga. Ketika ekonomi daerah bergerak aktif, pasar-pasar tradisional kembali ramai, dan usaha kreatif para perempuan lokal mendapatkan sokongan modal yang aman, di situlah kesejahteraan yang merata sedang dibangun. Melalui sinergi dan kolaborasi bersama yang konsisten, kita tidak hanya sedang membangun infrastruktur fisik, melainkan sedang merajut pondasi yang kokoh bagi masa depan anak-cucu kita untuk tumbuh di tanah air yang mandiri, maju, dan sejahtera. (gdi)
