WANITAINDONESIA.CO – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan hunian yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP) yang dinilai terbukti efektif memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri PKP dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dilangsungkan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta (11/11/2026).
Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, serta dihadiri pula oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara memaparkan secara komprehensif perkembangan pembiayaan sektor perumahan yang mencakup dukungan lintas sektor mulai dari pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, penyedia jasa konstruksi, hingga masyarakat yang memerlukan pendanaan untuk renovasi, pembelian, maupun pembangunan rumah baru. Menurutnya, kebijakan pembiayaan yang berpihak kepada rakyat kecil menjadi kunci utama dalam menggerakkan perekonomian nasional secara merata.
Kebijakan ini juga memperoleh momentum positif berkat dukungan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan kemudahan akses bagi calon pembeli rumah subsidi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Kebijakan tersebut terbukti mendongkrak minat dan transaksi rumah subsidi secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai catatan sejarah, realisasi pembelian rumah subsidi pada tahun sebelumnya berhasil menyentuh angka 278.000 unit, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah program perumahan di Indonesia dan meningkat sekitar 50.000 unit dibandingkan rekor sebelumnya.
Secara keseluruhan, total pembiayaan yang digulirkan melalui Kredit Program Perumahan mencapai angka Rp30 triliun yang dirancang secara cermat dari sisi pasokan maupun sisi permintaan. Dari total anggaran tersebut, alokasi sebesar Rp10 triliun difokuskan untuk memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan, yang terbagi atas Rp5 triliun untuk pengembangan perumahan, Rp3 triliun bagi pedagang bahan bangunan, serta Rp1 triliun untuk penyedia jasa konstruksi.
Sementara itu, dari sisi permintaan dan kebutuhan langsung masyarakat, pemerintah mengalokasikan pembiayaan sekitar Rp19 triliun yang menyasar sekitar 117.000 unit rumah. Jumlah tersebut mencakup pembiayaan untuk renovasi sekitar 95.000 rumah, pembelian 11.000 rumah, serta pembangunan 10.000 rumah baru. Sinergi pembiayaan ini tidak hanya membantu konsumen akhir memiliki hunian impian, tetapi juga memberdayakan pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok industri konstruksi dan perumahan.
Keberhasilan penyaluran program ini tentu tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah dengan sektor perbankan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tercatat sebagai institusi perbankan dengan kontribusi penyaluran pembiayaan program perumahan terbesar yang mencapai sekitar Rp13 triliun. Dari segi persebaran wilayah, Provinsi Jawa Tengah memimpin dengan penyaluran sekitar Rp6,7 triliun, yang kemudian disusul oleh Jawa Timur sebesar Rp4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4,6 triliun.
Menteri Ara menegaskan bahwa keberpihakan kepada pelaku usaha kecil harus dijaga secara konsisten dengan memberikan akses pembiayaan berbunga rendah dan persyaratan yang terjangkau. Pemerintah menerapkan skema pinjaman hingga nilai Rp100 juta yang dapat diakses tanpa agunan dengan tingkat suku bunga yang sangat ringan, yakni sebesar 0,5 persen per bulan. Kebijakan ini dihadirkan agar para pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengembangkan kapasitas bisnisnya tanpa terbebani oleh beban pinjaman yang tinggi.
Rapat koordinasi lintas kementerian tersebut juga membahas evaluasi pelaksanaan program kredit tahun berjalan serta penetapan arah kebijakan dan target pembiayaan untuk tahun 2027 mendatang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa total target program kredit pemerintah pada tahun 2027 dirancang mencapai Rp394,2 triliun, yang mencakup Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp325 triliun, Kredit Usaha Pertanian sebesar Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya sebesar Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan sebesar Rp30 triliun, serta Kredit Program Perempuan Sejahtera sebesar Rp30 triliun.
Peningkatan target ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas jangkauan pembiayaan ke berbagai sektor strategis, termasuk pembiayaan berbasis kepemilikan kekayaan intelektual serta perluasan akses modal bagi para nelayan di berbagai daerah.
Sebagai tindak lanjut dari seluruh rangkaian program perumahan rakyat ini, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait telah merencanakan penyelenggaraan kegiatan akad massal rumah subsidi yang dijadwalkan pada tanggal 17 Desember mendatang di Malang, Jawa Timur. Kegiatan akbar tersebut menargetkan akad untuk sekitar 71.000 unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Di sisi lain, OJK turut memperkuat perlindungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui kebijakan restrukturisasi kredit hingga jangka waktu tiga tahun bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, perbankan, regulator, dan masyarakat, Kredit Program Perumahan diharapkan mampu terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mewujudkan impian jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat. (WIB)