WANITAINDONESIA.CO — Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat terus diperkuat melalui langkah-langkah kolaboratif yang konkrit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan kerja Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah, Johannes Rettob, di Jakarta pada Senin (3/11/2026).
Pertemuan strategis ini membahas percepatan berbagai program perumahan di Kabupaten Mimika, mulai dari Program Bedah Rumah, penyediaan rumah subsidi, Kredit Program Perumahan (KPP), hingga pembagian sertipikat tanah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap komitmen nyata pemerintah untuk mengentaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni di Mimika. Menteri PKP yang akrab disapa Menteri Ara mengungkapkan bahwa Kabupaten Mimika telah mengantongi alokasi Program Bedah Rumah sebanyak 589 unit dengan progres fisik yang terus menunjukkan peningkatan positif.
Tidak hanya fokus pada bangunan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada legalitas kepemilikan tanah warga melalui kolaborasi erat dengan Kementerian ATR/BPN untuk memfasilitasi 589 penerima bantuan mendapatkan sertifikat tanah gratis.
Langkah ini dinilai sangat krusial untuk memberikan kepastian hak atas tanah sekaligus mendukung Program Bedah Rumah, agar masyarakat benar-benar mendapatkan hunian yang aman dan sangat layak dihuni.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menyatakan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PKP guna memastikan masyarakat Papua dapat menikmati hunian yang sehat serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
Sebagai bentuk aksi nyata, Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyiapkan lahan bersertifikat, khusus untuk pembangunan rumah relokasi bagi warga Kampung Iwaka yang terdampak bencana banjir bandang.
Selain itu, Pemkab Mimika juga mencatatkan pencapaian penting dengan membangun sebanyak 1.209 unit rumah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas tanah masyarakat dengan rata-rata tipe 45 dalam beberapa tahun terakhir hingga 2026.
Johannes menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian PKP agar berbagai program perumahan dapat berjalan semakin cepat, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Sinergi lintas sektoral antara Kementerian PKP dan Pemerintah Kabupaten Mimika ini menjadi angin segar bagi masyarakat Papua Tengah. Kehadiran rumah yang layak, aman, dan bersertifikat bukan sekadar urusan infrastruktur fisik, melainkan fondasi utama bagi ketahanan keluarga serta tumbuh kembang anak demi masa depan yang jauh lebih bermartabat. (Des)