WANITAINDONESIA.CO – Wajah industri kelapa sawit Indonesia yang selama ini identik dengan dunia maskulin perlahan mulai bersolek menuju arah yang lebih inklusif (terbuka). Di balik hamparan hijau pohon kelapa sawit yang menyokong kuat perekonomian nasional, tersimpan kisah jutaan perempuan yang berjuang di berbagai lini, mulai dari pekerja lapangan, petani mandiri, hingga pelaku usaha lokal. Sayangnya, kontribusi besar ini kerap kali luput dari perhatian, membuat mereka masih harus berhadapan dengan berbagai tembok pembatas dalam hal kesejahteraan dan kesetaraan.
Melihat kenyataan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengambil langkah progresif dengan menginisiasi penyusunan pedoman pengarusutamaan gender di sektor kelapa sawit. Langkah ini diambil bukan sekadar sebagai pemanis kebijakan, melainkan sebuah upaya nyata untuk meruntuhkan hambatan yang selama ini mengikat ruang gerak perempuan di sektor strategis ini.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya memiliki peran yang sangat signifikan dalam ekosistem sawit, baik sebagai pekerja di area perkebunan maupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat di sekitarnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan masih nyata terjadi.
“Dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan akses terhadap pengelolaan sumber daya, pembiayaan, perlindungan kerja, hingga kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan,” ujar Amurwani Dwi Lestariningsih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Melalui pedoman baru ini, pemerintah berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa penguatan perspektif gender menjadi bagian integral (utuh dan menyeluruh) dalam tata kelola pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Tujuannya sangat jelas, yaitu menciptakan industri yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga inklusif (terbuka) dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa memandang gender.
Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, pedoman ini nantinya akan mendorong berbagai indikator penting yang wajib diterapkan di lapangan. Salah satunya adalah kewajiban penyediaan data terpilah berdasarkan gender terkait pekerja, petani, hingga kepemilikan lahan. Tidak kalah penting, kapasitas para pemangku kepentingan juga akan terus ditingkatkan agar semakin banyak daerah dan perusahaan yang mengadopsi kebijakan berbasis gender.
Lebih jauh lagi, aspek kesejahteraan fisik perempuan juga menjadi sorotan utama. Kebijakan ini nantinya mendorong penyediaan sarana penitipan anak serta dukungan pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui langsung di lingkungan kerja. Upaya nyata lainnya adalah komitmen untuk menurunkan kesenjangan upah berbasis gender, yang dilengkapi dengan sistem laporan monitoring (pemantauan) serta rekomendasi sebagai bahan evaluasi berkala yang berkelanjutan.
Tentu saja, KemenPPPA tidak bisa berjalan sendirian dalam mengubah wajah industri sawit ini. Amurwani Dwi Lestariningsih menegaskan bahwa keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi mutlak dari seluruh pihak yang terlibat.
“Penguatan pengarusutamaan gender membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan guna memperkuat komitmen bersama serta memastikan perempuan memperoleh kesempatan, akses, dan manfaat pembangunan secara setara dalam sektor kelapa sawit Indonesia,” tegasnya penuh harap.
Melalui langkah manis yang penuh ketegasan ini, masa depan industri kelapa sawit Indonesia diharapkan tidak lagi hanya bercerita tentang angka ekspor dan keuntungan materi semata. Sudah saatnya peluh keringat para perempuan di sela-sela pelepah sawit dihargai dengan hak yang setara, perlindungan yang layak, dan ruang yang aman untuk terus bertumbuh.
“Ketika perempuan sawit berdaya, maka pondasi ekonomi bangsa pun akan berdiri jauh lebih kokoh dan bermartabat.” (gdi)