WANITAINDONESIA.CO – Angka pelaporan kasus kejahatan terhadap anak dan perempuan belakangan ini melonjak tajam. Fenomena ini ibarat pisau bermata dua: di satu sisi mencerminkan keberanian korban serta meningkatnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum, namun di sisi lain menjadi tanda bahaya bahwa ancaman kejahatan makin dekat di sekitar masyarakat.
Kondisi krusial tersebut menjadi sorotan utama dalam acara peluncuran aplikasi Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) yang diinisiasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta pada Rabu.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa keberanian korban untuk bersuara merupakan langkah awal yang sangat penting. Keberanian tersebut didorong oleh kesadaran masyarakat yang makin tinggi serta keyakinan bahwa laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Namun, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengingatkan agar publik tidak berpuas diri hanya dengan melihat tingginya angka pelaporan sebagai keberhasilan kampanye berani bicara. Menurutnya, maraknya kasus yang terungkap harus dijadikan peringatan keras bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Tingginya angka kekerasan tidak boleh hanya dilihat dari sisi positif berupa keberhasilan kampanye untuk mendorong korban berani berbicara. Kondisi tersebut juga harus menjadi alarm bagi seluruh pihak bahwa kejahatan semakin dekat dengan lingkungan masyarakat,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Tantangan dalam menjaga keselamatan generasi muda saat ini dinilai semakin kompleks dan dinamis. Kemajuan teknologi digital memang memberikan ruang luas untuk belajar dan berinteraksi, tetapi pada saat bersamaan menyimpan potensi risiko kejahatan yang mengintai setiap saat.
Berdasarkan data yang dihimpun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima dan menangani sekitar 2.000 kasus setiap tahunnya. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat angka yang jauh lebih besar, yakni mencapai 35.920 kasus sepanjang tahun 2025. Uniknya, laporan yang masuk tidak hanya mengenai kejadian baru, tetapi juga mencakup peristiwa kelam yang dialami korban pada 3, 4, 5, bahkan hingga 10 tahun yang lalu.
Melihat fakta lapangan tersebut, skema perlindungan harus dijalankan secara sistematis dan adaptif. Kehadiran inovasi data seperti aplikasi pelaporan terpadu diharapkan tidak sekadar menjadi sarana penampung angka, melainkan mampu diolah menjadi landasan kebijakan yang konkret.
“Keberhasilan suatu sistem tidak semata-mata diukur dari banyaknya data yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari sejauh mana data tersebut mampu mendorong perubahan dan menghadirkan perlindungan nyata bagi setiap anak Indonesia,” tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Langkah berani para korban yang mulai bersuara telah membuka mata semua pihak bahwa ancaman itu nyata. Kini saatnya seluruh elemen masyarakat saling menjaga dan memastikan setiap laporan bertransformasi menjadi tindakan perlindungan yang nyata demi masa depan generasi penerus. (Gdi)
