
WANITAINDONESIA.CO — Istana Negara kembali menjadi rombak Kabinet Merah Putih seiring dinamika politik tanah air yang bergerak cepat. Suasana khidmat menyelimuti ruangan tatkala lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, menandai dimulainya momen krusial perombakan kabinet (reshuffle) yang ke-7 dalam kurun waktu 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peristiwa ini bukan sekadar pergeseran posisi biasa, melainkan sebuah manuver strategis dalam merajut kembali kekuatan jajaran pemerintahan.
Fokus perhatian tertuju pada sosok Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman yang kini resmi mengemban amanat baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Djamari Chaniago.
Pengangkatan tersebut dikukuhkan melalui pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Dengan suara mantap di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengucapkan sumpah jabatannya. “Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegasnya saat mengikrarkan janji setia.
Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serta ucapan selamat langsung dari kepala negara.
Pergeseran ini secara otomatis menciptakan efek domino pada struktur kepemimpinan lembaga negara lainnya. Posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya ditempati oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sejak 27 April 2026 kini diserahterimakan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Jelang prosesi pelantikan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sempat memberikan pernyataan hangat kepada awak media mengenai tugas barunya tersebut.
“Saya akan dilantik menjadi KSP tapi nanti jelasnya setelah selesai dilantik,” ujar Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan. Ketika ditanya mengenai kesediaannya memimpin Kantor Staf Presiden, beliau menegaskan bahwa amanah tersebut adalah bentuk dedikasi tertinggi.
“Itu kehormatan buat kita untuk bisa memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa,” tuturnya mantap.
Langkah Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuju Kantor Staf Presiden berlangsung setelah posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dialihkan. Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar pada hari yang sama, persetujuan resmi diberikan kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri pengganti.
Persetujuan kilat ini bergulir seusai Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, menindaklanjuti Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.
Mengenai pergantian kepemimpinan di Korps Bhayangkara tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa pimpinan kepolisian terdahulu diberhentikan secara terhormat karena memang sudah waktunya. Pengabdian panjang Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pun berlanjut ke pusaran kebijakan strategis di Istana.
Selain dua posisi kunci tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melantik sederet pejabat negara lainnya untuk memperkuat jajaran pemerintahan.
Formasi baru ini mencakup Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, Komjen Pol. Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional, serta Bahlil Lahadalia yang memegang mandat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Upacara pelantikan yang berlangsung penuh khidmat ini turut dihadiri para menteri koordinator Kabinet Merah Putih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Akankah wajah-wajah baru dan pergeseran takhta di lingkar dalam Istana ini mampu membawa angin segar serta mengakselerasi roda pemerintahan ke arah yang lebih solid? Waktu jua yang akan menjawab sejauh mana efektivitas nakhoda baru ini dalam menjawab ekspektasi publik. (Gdi)




