WANITAINDONESIA.CO – Sebuah babak baru dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi pedesaan resmi dimulai. Langkah strategis ini ditandai dengan peluncuran fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) atau Program Lanskap Berkelanjutan Indonesia, sebuah kolaborasi lintas negara dan lembaga. Sinergi besar ini digerakkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Swiss dan United Nations Development Programme (UNDP) atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lewat kerja sama ini, tata kelola lahan yang ramah lingkungan akan diintegrasikan dengan penguatan komoditas lokal agar masyarakat desa semakin berdaya.
Program yang dijadwalkan berjalan dari tahun 2026 hingga 2029 ini berakar dari keberhasilan fase pertama yang telah bergulir pada periode 2023–2025. Dengan sokongan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (State Secretariat for Economic Affairs / SECO), program fase kedua ini membawa misi yang lebih besar, yakni mengubah proyek percontohan yang sudah berhasil menjadi sebuah sistem yang kokoh dan permanen. Model kemitraan multipemangku kepentingan (multistakeholder partnership) kini diarahkan agar menjadi bagian tak terpisahkan dari cara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem.
“Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan,” ujar Y.M. Olivier Zehnder, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN.
Y.M. Olivier Zehnder menambahkan bahwa fase pertama telah membuktikan bahwa pengelolaan lahan yang bijak tidak sekadar melindungi kawasan hutan, melainkan juga mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Melalui fase kedua ini, pihak Swiss berkomitmen memastikan praktik-praktik baik tersebut menyatu dalam sistem tata kelola nasional demi manfaat jangka panjang.
Kehadiran program bernilai komitmen dana mencapai 1,6 juta Franc Swiss (CHF) ini bertumpu pada lima wilayah strategis, meliputi Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Wilayah-wilayah tersebut menjadi titik sentral karena program ini hadir di saat Indonesia tengah gencar memperkuat ketahanan pangan, memitigasi dampak perubahan iklim, dan menciptakan peluang ekonomi baru di wilayah hilir tanpa merusak bentang alam yang ada.
Pilar utama dari keberhasilan program ini adalah keterlibatan aktif dari masyarakat lokal sebagai aktor penggerak, bukan sekadar objek pembangunan. Pendekatan inklusif inilah yang terus dikawal agar koordinasi antara tingkat daerah dan pusat berjalan selaras.
“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi,” tegas Aretha Aprilia, Head of Nature and Low Carbon Development Unit (Kepala Unit Lingkungan dan Pembangunan Rendah Karbon) UNDP Indonesia.
Aretha Aprilia menjelaskan bahwa UNDP terus memfasilitasi wadah multipihak yang mempertemukan para petani, jajaran pemerintah, hingga sektor swasta. Tujuannya adalah membangun ruang kolaborasi dan menyelaraskan langkah demi menjaga keserasian antara profit ekonomi dan kelestarian alam. Pada fase kedua ini, fokus utama tertuju pada penguatan kelembagaan agar dampak positifnya meluas dan mandiri secara finansial.
Langkah ini pun disambut baik oleh pemerintah pusat yang menilai bahwa integrasi perencanaan dan pendanaan domestik menjadi kunci utama agar program ini tidak berhenti di tengah jalan. Transformasi di tingkat tapak (on-the-ground) diharapkan mampu menjadi cetak biru bagi kebijakan pembangunan nasional ke depan.
“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” kata Dida Gardera, Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Lebih lanjut, Dida Gardera memaparkan bahwa fase kedua ini menjadi momentum berharga untuk memperlihatkan model nyata pengelolaan lahan berkelanjutan di lapangan. Pemerintah berkomitmen memasukkan forum multipihak ini ke dalam sistem perencanaan resmi dan mekanisme pembiayaan negara, sehingga pelaksanaannya di daerah dapat berjalan dengan jauh lebih optimal dan terukur.
Keberlanjutan bumi dan kesejahteraan manusia bukanlah dua hal yang harus saling mengorbankan. Melalui komitmen jangka panjang yang tertata rapi ini, Indonesia bersama mitra internasionalnya sedang memberikan pembuktian bahwa menjaga alam hari ini adalah cara terbaik untuk mengamankan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan ruang hidup yang layak bagi generasi masa depan. Mari bersama-sama mengawal jalannya transformasi hijau ini demi Indonesia yang lebih tangguh. (Gdi)
, program fase kedua ini membawa misi yang lebih besar, yakni mengubah proyek percontohan yang sudah berhasil menjadi sebuah sistem yang kokoh dan permanen.){kind=link}