Hotspot Nasional Melonjak 559 Titik, Kementerian Kehutanan Perkuat Pengendalian Karhutla di Kalimantan Tengah

Peningkatan yang mendadak ini mendorong Kementerian Kehutanan untuk bergerak cepat memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Foto : Dok Kementerian Kehutanan Republik Indonesia)

WANITAINDONESIA.CO — Lonjakan signifikan titik panas atau hotspot kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan pemantauan sistem SiPongi milik Kementerian Kehutanan hingga Minggu (27/9/2026), secara nasional terdeteksi sebanyak 559 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Angka ini menunjukkan peningkatan cukup drastis sebanyak 228 titik jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang tercatat sebanyak 331 titik.

Peningkatan yang mendadak ini mendorong Kementerian Kehutanan untuk bergerak cepat memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pergerakan hotspot di enam provinsi prioritas menunjukkan grafik yang bervariasi, di mana Provinsi Kalimantan Tengah kini menjadi perhatian paling utama. Jumlah hotspot high confidence di Kalimantan Tengah melesat tajam dari 30 titik menjadi 134 titik. Sementara itu, lonjakan juga terjadi di Kalimantan Barat yang naik menjadi 11 titik serta Jambi menjadi 5 titik. Pemandangan berbeda terlihat di Sumatera Selatan yang turun menjadi 29 titik dan Kalimantan Selatan turun menjadi 25 titik, sedangkan Riau mencatatkan nihil hotspot. Secara akumulatif, enam provinsi prioritas menyumbang 204 hotspot high confidence.

Baca Juga :  DMC Dompet Dhuafa dan Relawan Gabungan Bantu Padamkan Karhutla Kalteng

Merespons dinamika tersebut, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penambahan titik panas langsung ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengoperasian tim secara intensif, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Berbagai langkah taktis mulai dari patroli, groundcheck, pemadaman langsung, pembasahan, mopping up, hingga pendinginan terus digencarkan untuk mencegah agar kobaran api tidak meluas atau menyala kembali. Perlu dipahami bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang ditangkap satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Oleh sebab itu, satu titik kebakaran bisa terdeteksi sebagai beberapa hotspot, sehingga jumlahnya tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah kejadian atau luas area terbakar tanpa verifikasi fisik di lapangan.

Untuk mendukung kerja keras tim darat, pemerintah menyiagakan sebanyak 61 unit armada udara secara nasional. Sebanyak 17 unit dialokasikan untuk kegiatan patroli serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sementara 44 unit lainnya disiagakan khusus untuk operasi water bombing. Sebanyak 55 unit armada udara difokuskan mendukung enam provinsi prioritas, sedangkan 6 unit sisanya disebar ke wilayah terdampak lain. Operasi udara ini berjalan padu dengan pergerakan tim darat yang melibatkan Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, BPBD, pemerintah daerah, relawan, hingga sektor swasta. Selain itu, BMKG juga terus menjalankan OMC untuk membasahi lahan gambut rawan terbakar, seperti yang telah dilaksanakan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Baca Juga :  Tanggap Darurat Karhutla Riau, DMC Dompet Dhuafa Lakukan Aksi di Rokan Hilir

Kendati mayoritas udara di Indonesia masih dalam rentang baik hingga sedang, pemantauan konsentrasi partikulat PM2,5 menunjukkan beberapa kawasan di Kalimantan mulai masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Kualitas udara dan jarak pandang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kepekatan asap dan cuaca.

Sebagai gambaran, BMKG memprakirakan wilayah Pontianak berpotensi mengalami udara kabur dengan jarak pandang hanya sekitar 2 kilometer. Meski peringatan dini hujan sedang hingga lebat telah dikeluarkan BMKG untuk beberapa provinsi prioritas, kewaspadaan tinggi tetap diperlukan mengingat bara api pada lahan gambut sering kali masih bertahan dan tersembunyi di bawah permukaan tanah.

Baca Juga :  Dari Tenun Hingga Karhutla: Bakul Budaya Nusantara Rayakan 4 Tahun dengan Merawat Kalimantan

Dampak dari karhutla ini nyatanya tidak hanya mengancam kesehatan manusia, melainkan juga mengusik habitat satwa liar. Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat yang mendapati satwa liar keluar dari hutan agar tidak menangkap atau melakukan evakuasi secara mandiri demi keselamatan.

Warga diminta menjaga jarak, mencatat lokasi keberadaan satwa, dan segera melapor ke Balai KSDA atau petugas kehutanan terdekat. Bagi masyarakat yang terpapar asap, disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta memberikan perlindungan ekstra kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit pernapasan. Pemerintah juga kembali mengingatkan seluruh warga dan pelaku usaha untuk sama sekali tidak membuka lahan dengan cara membakar. (Des)