WANITAINDONESIA.CO – Kepemimpinan baru di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) langsung ditandai dengan langkah strategis. Dekan FHUP, Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H., resmi meluncurkan Roadmap Transformasi Strategis Fakultas Hukum Universitas Pancasila periode 2026–2028 sebagai arah pengembangan fakultas untuk mencetak lulusan hukum yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Roadmap tersebut menjadi pijakan awal kepemimpinan Dr. Lisda dalam membawa FHUP menjawab tantangan dunia pendidikan hukum yang terus berkembang. Transformasi yang diusung tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga mencakup digitalisasi tata kelola, internasionalisasi, serta penguatan kolaborasi dengan alumni dan para pemangku kepentingan.
“Transformasi ini bukan sekadar peningkatan skala administratif, melainkan komitmen moral dan akademis FHUP untuk melahirkan yuris dan penegak hukum berintegritas tinggi yang mampu bersaing di panggung internasional serta berkontribusi nyata bagi pembangunan hukum Indonesia,” ujar Dr. Lisda.
Roadmap tersebut dibangun di atas empat pilar utama. Pilar pertama menitikberatkan pada peningkatan mutu akademik, riset hukum, dan pencapaian akreditasi internasional. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pengembangan kurikulum yang lebih adaptif melalui mata kuliah seperti Legal-Tech, Cyber Law, dan International Trade Law, disertai peningkatan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi internasional.
Pilar kedua berfokus pada penguatan tata kelola fakultas berbasis digital atau Good Faculty Governance. Melalui digitalisasi layanan akademik dan administrasi, FHUP ingin menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Di saat yang sama, fakultas juga berkomitmen menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan, perjudian, perkelahian, maupun berbagai bentuk pelanggaran etika.
Sementara itu, pilar ketiga diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa melalui dukungan terhadap berbagai kompetisi akademik, seperti moot court, debat hukum, hingga karya tulis ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing mahasiswa sekaligus memperkuat prestasi FHUP di berbagai ajang.
Pilar keempat menitikberatkan pada penguatan kemitraan dengan alumni, lembaga penegak hukum, dan firma hukum nasional maupun internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang magang, memperkuat Career Center, mengoptimalkan program Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), serta meningkatkan penyerapan lulusan di dunia kerja.
Sebagai bagian dari implementasi roadmap, FHUP juga menetapkan target kinerja strategis, yaitu 40 persen untuk peningkatan mutu akademik dan riset, 30 persen bagi penguatan tata kelola dan inovasi, 15 persen untuk peningkatan prestasi mahasiswa, serta 15 persen untuk penguatan kemitraan dan penyerapan alumni.
Langkah transformasi yang diinisiasi Dr. Lisda mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) Fakultas Hukum yang juga Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. Menurutnya, alumni memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan almamater melalui kolaborasi yang berkelanjutan.
“Atas nama keluarga besar KAUP Fakultas Hukum, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Dr. Lisda Syamsumardian atas amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila periode 2026–2028. Kami siap mendukung langkah transformasi Fakultas Hukum Universitas Pancasila melalui penguatan jejaring alumni, kolaborasi strategis, serta peningkatan kualitas lulusan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” kata Sayuti.
Dengan roadmap transformasi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila menargetkan lahirnya lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang kuat, tetapi juga berintegritas, adaptif terhadap perkembangan hukum di era digital, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum Indonesia. Sinergi antara sivitas akademika, alumni, dan mitra strategis diharapkan menjadi modal penting untuk memperkuat posisi FHUP sebagai salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia. (Srv)
