WANITAINDONESIA.CO – Di balik gemerlap kemajuan teknologi dan modernitas tahun 2026, sebuah perjuangan mendasar bagi kaum hawa ternyata belum usai. “Otonomi atas tubuh” atau bodily autonomy bukan lagi sekadar istilah aktivisme, melainkan fondasi utama bagi setiap perempuan untuk hidup bermartabat.
Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, membawa pesan reflektif bagi kita semua. Mengusung tema “Hak, Keadilan, Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan”, pesan ini mengingatkan bahwa kedaulatan diri adalah kunci menuju kesejahteraan sejati.
Bagi banyak perempuan, membuat keputusan atas kesehatan, reproduksi, hingga masa depan sering kali masih terbentur oleh aturan sosial atau struktural yang kaku. Padahal, menurut Dwi, hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi tubuh sendiri adalah hak asasi paling fundamental.
“Kita memang harus, perempuan harus punya bodily autonomy,” tegasnya. Tanpa kedaulatan ini, langkah perempuan untuk berkarya dan berkontribusi di ruang publik akan selalu terhambat oleh rasa tidak aman dan ketergantungan.
Meski kita sudah melangkah jauh, data menunjukkan bahwa dunia belum sepenuhnya “ramah” pada perempuan.
Hingga saat ini hanya 64% rata-rata hak hukum yang dinikmati perempuan dibandingkan laki-laki secara global. Kemudian hanya 44% Negara di dunia yang telah menjamin upah setara untuk pekerjaan yang nilainya sama.
Kesenjangan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bukti adanya hambatan struktural. Dwi Yuliawati menyoroti bahwa keadilan tidak boleh hanya berhenti di ruang sidang. Keadilan sejati adalah saat hukum benar-benar melindungi martabat dan kebebasan setiap individu tanpa terkecuali.
Satu hal yang menarik dari paparan UN Women adalah penekanan pada identitas perempuan yang beragam. Tidak semua perempuan memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Ada kelompok yang lebih rentan dan memerlukan perhatian khusus agar tidak terpinggirkan.
Untuk menjawab tantangan ini, UN Women tidak bergerak sendiri. Langkah nyata dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan entitas besar seperti: Srikandi Danantara, Danantara, Kementerian BUMN, Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
Sinergi ini bertujuan menciptakan ekosistem kerja yang inklusif gender. Bukan hanya melalui seminar, tetapi melalui implementasi aksi nyata dan pengembangan kapasitas yang memastikan perempuan memiliki lingkungan kerja yang aman, setara, dan mendukung pertumbuhan karier mereka.
Pesan dari IWD 2026 ini jelas bahwasanya kedaulatan perempuan bukan sekadar slogan tahunan. Ini adalah panggilan untuk kebijakan yang lebih melindungi, lingkungan yang lebih menghargai, dan keberanian bagi setiap perempuan untuk berkata, “Ini tubuhku, ini pilihanku, dan ini masa depanku.”
Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai momentum di mana setiap perempuan Indonesia tidak hanya bermimpi tentang kesetaraan, tetapi merasakannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Gdi)
