WANITAINDONESIA.CO — Kebiasaan membeli dan mengonsumsi antibiotik tanpa resep dokter masih kerap ditemui di tengah masyarakat. Padahal, tindakan sembarangan tersebut menyimpan ancaman serius bagi kesehatan jangka panjang. Menanggapi kondisi ini, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memandang perlunya langkah transformatif agar kesadaran publik terhadap penggunaan obat ini dapat meningkat secara signifikan.
Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes), menjelaskan bahwa pendekatan edukasi kepada masyarakat tidak lagi efektif jika hanya bersifat satu arah atau sekadar larangan normatif.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat memerlukan strategi komunikasi perubahan perilaku (behavior change communication) yang dirancang agar selaras dengan aktivitas sehari-hari. Penyampaian informasi pun harus dikemas menggunakan bahasa yang sederhana agar fungsi serta risiko penggunaan antibiotik dapat dipahami dengan baik oleh semua kalangan.
Edukasi publik perlu masuk melalui saluran yang dekat dengan keseharian masyarakat, seperti media sosial, tokoh komunitas atau agama, puskesmas, posyandu, hingga integrasi ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Salah satu pesan mendasar yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah bahwa antibiotik hanya berfungsi untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan penyakit yang disebabkan oleh virus.
Sejumlah gangguan kesehatan seperti flu, batuk-pilek, radang tenggorokan ringan, serta sebagian besar kasus diare akut umumnya dipicu oleh virus sehingga tidak memerlukan antibiotik dan cukup ditangani melalui terapi suportif sesuai gejala yang dirasakan.
Selain meluruskan pemahaman mengenai fungsi obat, PB IDI juga mengingatkan masyarakat agar menghindari kebiasaan keliru, seperti membeli antibiotik tanpa resep dokter, menggunakan sisa obat dari resep sebelumnya, maupun membagikan obat tersebut kepada anggota keluarga meskipun menunjukkan gejala penyakit yang serupa. Penggunaan yang tidak tepat lambat laun akan memicu resistensi antimikroba di tengah masyarakat.
Resistensi antimikroba bukanlah sekadar persoalan medis yang terbatas di ruang rawat rumah sakit saja, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan kesehatan keluarga dan masa depan generasi bangsa.
Oleh karena itu, upaya edukasi publik ini harus berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi obat yang ketat. Sinergi dan koordinasi yang baik antara Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta berbagai organisasi profesi sangat diperlukan guna memastikan peredaran antibiotik di lapangan senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Gdi)





