WANITAINDONESIA.CO – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengingatkan, perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikolog forensik selama proses hukum untuk memastikan korban aman dan tidak mengalami trauma berulang. Kebutuhan terhadap psikologi forensik semakin penting seiring pengakuan peran ahli psikologi dalam sistem hukum, termasuk melalui KUHAP yang baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
“Psikologi forensik dibutuhkan bukan untuk menggantikan hukum, tetapi agar hukum tidak salah membaca manusia. Ketika berhadapan dengan korban, kita perlu memahami kondisi psikologis, pengalaman, dan trauma yang mereka alami,” kata Veronica saat Simposium Temu Ilmiah Nasional Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (APSIFOR) XV,di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dikutip Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, hal itu menunjukkkan psikolog forensik bukan hanya membantu aparat hukum menemukan kebenaran, tapi juga memastikan anak dan perempuan korban tindak kekerasan tidak semakin trauma dalam prosesnya.
“Jangan sampai proses mencari keadilan justru membuat perempuan dan anak kembali terluka,” ujar Veronica menegaskan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pelaksanaan pemeriksaan psikologis di daerah masih menghadapi tantangan. Mulai dari kompetensi pemeriksa, penggunaan instrumen, hingga kepastian waktu penyelesaian asesmen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar hasil pemeriksaan dapat mendukung proses hukum sekaligus pemenuhan hak korban.
“Saat ini Kementerian PPPA bersama APSIFOR sedang menyusun Pedoman Pemeriksaan Psikologis bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dalam Ranah Hukum. Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan bersama sehingga kualitas pemeriksaan dan layanan tidak bergantung pada siapa yang bertugas, tetapi mengacu pada standar yang sama di mana pun korban berada. Kami juga mengajak APSIFOR untuk ikut menguji, menyempurnakan, dan membantu meningkatkan kapasitas psikolog di daerah,” tutur Wamen Veronica.
Pada kesempatan yang sama, Harla Sara Octarra dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menyatakan, kepentingan terbaik bagi anak perlu dipahami bersama yaitu prinsip nondiskriminasi, hak hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Penanganan anak juga perlu memperhatikan potensi dan daya lenting yang dimiliki, termasuk memastikan keberlanjutan pendidikan, pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial setelah anak menyelesaikan masa pembinaan.
“Ketika kita berbicara tentang kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini tidak berdiri sendiri. Kita juga perlu memperhatikan non-diskriminasi, hak anak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki potensi dan daya lenting yang perlu dikenali, sehingga proses pembinaan tidak berhenti pada pemidanaan, tetapi juga memastikan pemulihan dan reintegrasi sosialnya,” kata Harla.
Sementara, Kepala Seksi Psikiatri Forensik Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (PDSKJI) Natalia Widiasih Raharjanti memaparkan soal pentingnya penilaian kapasitas mental pada individu dengan disabilitas mental dan intelektual dalam proses hukum. Pemeriksaan perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi individu saat peristiwa terjadi, kemampuan memahami proses hukum, serta faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilakunya. Penilaian tersebut diperlukan untuk mendukung proses peradilan yang adil dan menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kebutuhan individu.
“Disabilitas mental maupun intelektual tidak serta-merta berarti seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak dapat menjalani proses peradilan. Kapasitas mental perlu dinilai secara menyeluruh dengan melihat kondisi dan konteks saat peristiwa terjadi. Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara tepat agar hak individu untuk memperoleh proses peradilan yang adil tetap terpenuhi,” ungkap Natalia.
Adapun Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan,
AKBP Muhammad Iskandarsyah yang juga hadir sebagai pembicara menguraikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari perspektif penyidik. Ia menyoroti pentingnya pendekatan yang tetap memperhatikan hak dan masa depan anak, penerapan diversi dan keadilan restoratif. Selain itu, perlindungan identitas anak selama proses hukum.
Adapuj Arijani Lasmawati mewakili Pengurus Pusat APSIFOR membahas keterlibatan anak dalam ekstremisme kekerasan, termasuk faktor kerentanan dari lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, dan ruang digital. Arijani juga menggarisbawahi pentingnya asesmen individual, pendekatan yang tidak menimbulkan trauma, serta keterlibatan keluarga dan komunitas dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial. (yud)
 Veronica Tan mengingatkan, perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikolog forensik selama proses hukum untuk memastikan korban aman dan tidak mengalami trauma berulang.){kind=link}