WANITAINDONESIA.CO – Pangan bukan sekadar urusan perut yang terisi setiap hari, melainkan pondasi utama kedaulatan sebuah bangsa. Di tengah dinamika pasokan pangan global, penguatan sistem pangan nasional kini menuntut langkah nyata melalui peningkatan nilai tambah hasil tani serta penyerapan produk lokal secara optimal dengan harga yang layak bagi para petani.
Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Popy Rufaidah, mendorong Kongres Wanita Indonesia (Kowani) untuk menggerakkan Festival Panen Raya sebagai langkah strategis dalam menyerap hasil panen petani lokal. Tidak hanya itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan organisasi tersebut disiapkan untuk menjadi pemasok utama bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Langkah ini beriringan dengan pengembangan rantai pasok pangan berbasis komunitas melalui optimalisasi lahan pekarangan di tingkat desa dan penguatan koperasi.
Di sisi lain, potensi besar sektor pertanian Indonesia dipastikan tidak akan maksimal jika hasil panen hanya dipasarkan dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Kepala Badan Pangan Nasional, Kasan, menegaskan bahwa penambahan nilai jual atau peningkatan nilai tambah (hilirisasi) produk pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan para petani serta pelaku usaha secara berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan ketahanan pangan yang kokoh membutuhkan partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh elemen masyarakat tanpa adanya pembatasan akses terhadap kepemilikan lahan, pembiayaan, teknologi, pendidikan, hingga jangkauan pasar.
Kondisi ketahanan pangan Indonesia sendiri saat ini berada dalam posisi yang relatif aman. Cadangan beras pemerintah per 1 Juli 2026 telah mencatatkan angka 5,17 juta ton, sementara total perkiraan (proyeksi) produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2026 diperkirakan menembus 25,28 juta ton.
Untuk memperkuat jalur distribusi pangan hingga ke pelosok, pemerintah juga menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebanyak 35.000 koperasi di antaranya ditargetkan siap beroperasi penuh pada Agustus 2026. Koperasi-koperasi ini dirancang untuk berfungsi sebagai titik temu (simpul) distribusi pangan sekaligus wadah utama penyerapan hasil panen langsung dari tangan para petani di tingkat desa.
Akankah kolaborasi dari tingkat pekarangan rumah hingga koperasi desa ini menjadi jawaban atas tantangan kedaulatan pangan Indonesia di masa depan? Satu hal yang pasti, menjaga piring kita tetap terisi adalah tugas bersama yang dimulai dari keberpihakan pada produk lokal kita sendiri. (Gdi)
