WANITAINDONESIA.CO – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, memetakan areal penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah guna mendukung perlindungan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, pemetaan tersebut mencakup wilayah seluas hampir 23.000 hektare di Palangka Raya serta lebih dari 93.000 hektare di Kabupaten Pulang Pisau. Pemetaan ini dilakukan Kemenko Pangan dengan menggabungkan data spasial, titik panas sejak Januari 2026, fungsi lahan gambut, serta jaringan drainase dan jalan melalui citra satelit.
Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai salah satu dari empat provinsi fokus pembangunan swasembada pangan, energi, dan air nasional bersama Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Berdasarkan laporan instansi penanggulangan bencana daerah, tantangan di Pulang Pisau tergolong kompleks karena kedalaman gambutnya mencapai lebih dari 10 meter, sementara rata-rata kedalaman di Palangka Raya berkisar tiga meter. Dengan total lahan gambut mencapai lebih dari 4,5 juta hektare di Kalimantan Tengah, pengelolaan air menjadi faktor krusial karena jaringan drainase yang masif telah mengurangi kemampuan alami gambut sebagai spons penyimpan air. Oleh karena itu, pendekatan teknis seperti pembasahan gambut (rewetting), pembuatan sumur bor, hingga penggunaan larutan pembasah atau surfaktan menjadi keharusan.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan karhutla memerlukan pendekatan semesta dengan menggerakkan seluruh unsur yang ada. Dari total 4 provinsi utama, Kemenko Pangan memfokuskan pengawalan pada 5 provinsi produsen beras nasional untuk mengamankan 70% produksi pangan dari dampak El Nino, meliputi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan Tengah sendiri, penanganan karhutla akan melibatkan hampir 500 unit usaha guna memperkuat pengamanan di lapangan. Komitmen ini turut didukung oleh dunia usaha, di mana Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan kesiapan penuh para pelaku usaha untuk membantu pemadaman karhutla, termasuk di luar wilayah konsesi masing-masing.
Lebih lanjut, berkaca dari evaluasi operasional modifikasi cuaca yang tidak lagi maksimal di tahun 2026 akibat minimnya uap air untuk hujan, pemerintah memperkuat strategi jangka panjang melalui pemulihan lanskap secara menyeluruh. Langkah tersebut mencakup pengendalian dan penyekatan kanal (blocking canal) secara sistematis, baik permanen maupun semipermanen, dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Manggrove dan Gambut serta penerapan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon guna mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan memperkuat ketahanan lingkungan nasional. (des)
