WanitaIndonesia.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Telkom Indonesia terus melangkah maju dalam meningkatkan efisiensi koperasi melalui inovasi digital. Saat ini, mereka tengah mengembangkan sistem digital yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan secara transparan dan modern.
Dengan adanya sistem ini, aktivitas koperasi seperti transaksi finansial, pencatatan stok barang, hingga distribusi menjadi lebih mudah untuk dipantau dan dikelola.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di seluruh Indonesia. Sistem ini akan mulai diterapkan segera, dengan target peluncuran pada akhir bulan.
Melalui teknologi digital yang sedang dikembangkan Telkom Indonesia, berbagai aktivitas koperasi seperti pencairan dana, pembelian, penjualan, hingga manajemen stok akan terdokumentasi secara otomatis dan terintegrasi.
Laporan keuangan bulanan dari setiap koperasi pun dapat tersedia dengan cepat dan akurat. Sistem ini bahkan memungkinkan pemantauan langsung untuk pinjaman bank Himbara serta pencatatan penjualan barang secara elektronik. Sebagai bagian dari upaya integrasi ini, sistem pembayaran koperasi juga akan dihubungkan dengan layanan perbankan dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini mendorong sebagian besar transaksi menjadi non-tunai, yang tidak hanya meminimalkan risiko penyalahgunaan dana tetapi juga mempermudah proses dokumentasi keuangan.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menegaskan pentingnya mengurangi penggunaan uang tunai demi meminimalisir potensi fraud. Kementerian BUMN juga merencanakan penguatan sistem distribusi dengan melibatkan PT Pos Indonesia. Sistem ini akan membantu mengelola pengadaan barang bersubsidi seperti beras dan pupuk secara lebih terorganisir. Misalnya, pemesanan barang bersubsidi nantinya dilakukan melalui platform distribusi Pos yang langsung menghandle pengiriman seperti beras Bulog SPHP. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi lebih efisien dibandingkan metode saat ini yang masih dilakukan secara terpisah.
Kartika berharap integrasi penuh dari sistem digital koperasi dan distribusi terpadu bisa rampung pada akhir 2025. Sistem yang dikembangkan Telkom ditargetkan mulai berjalan bulan depan, sementara sistem distribusi Pos menyusul akhir tahun ini. Kolaborasi lintas BUMN seperti Telkom, Pos Indonesia, dan Bulog nantinya akan menciptakan ekosistem koperasi yang lebih solid dan saling terhubung.
Di sisi lain, dukungan terhadap program KDMP/KKMP datang dari berbagai pihak. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna, menyebut bahwa koperasi ini potensial menjadi katalis ekonomi nasional. Dengan melibatkan koperasi dalam distribusi pangan bersubsidi seperti LPG atau MinyaKita, ekonomi dari desa menuju kota bisa terintegrasi lebih efektif.
Meski demikian, Ariyo mengingatkan potensi risiko yang harus diwaspadai, terutama jika koperasi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah atau BUMN. Agar tidak menjadi “manja,” koperasi perlu dialihkan menuju pengelolaan mandiri sehingga mampu berkembang tanpa ketergantungan yang berlebihan. Sampai saat ini, keberadaan KDMP/KKMP sudah menunjukkan hasil positif dalam mendorong pemerataan pembangunan di desa-desa. Kartika mencontohkan bagaimana petani kini mendapatkan pupuk bersubsidi tanpa kerepotan mencari distributor independen. Hasilnya, panen dapat dilakukan lebih intensif hingga dua kali setahun.
Program KDMP/KKMP sendiri telah mencapai langkah besar sejak peluncurannya secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Hingga saat ini, sebanyak lebih dari 80 ribu koperasi telah terbentuk melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), di mana warga secara bersama-sama menyetujui rencana bisnis dan menentukan besaran pinjaman kepada bank.
Model bisnis KDMP/KKMP memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang terhubung secara strategis dalam ekosistem BUMN. Ekosistem ini melibatkan berbagai sektor, seperti layanan perbankan dan inklusi keuangan yang dikelola oleh BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI; distribusi LPG subsidi melalui Pertamina Patra Niaga; penyediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi oleh Pupuk Indonesia; serta stabilisasi harga pangan yang diatur Bulog dengan beras SPHP.
Selain itu, layanan logistik disediakan oleh Pos Indonesia, sembako oleh ID Food, layanan kesehatan oleh Kimia Farma, dan sistem digital koperasi yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia.
Tiko menegaskan bahwa seluruh keuntungan dari program ini sepenuhnya diinvestasikan kembali ke koperasi. Bahkan skema pinjamannya dibuat fleksibel untuk menyesuaikan dengan pola perdagangan koperasi, sehingga mendukung kelangsungan operasional mereka secara berkelanjutan. (srv)
