WANITAINDONESIA.CO – Indonesia mencatat pencapaian penting di kancah internasional seiring keberhasilan mendorong usulan resolusi mengenai akses anak terhadap makanan bergizi agar diadopsi pada Sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.
Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food (Meningkatkan Akses yang Setara bagi Anak-anak Terhadap Makanan Bergizi yang Cukup) tersebut disepakati oleh seluruh anggota Dewan HAM PBB.
“Dengan dukungan lebih dari 80 negara dari berbagai wilayah. Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda bergabung bersama Indonesia dalam kelompok pengusul (core group),” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
Adopsi resolusi itu sendiri menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB berdiri, terdapat resolusi yang secara khusus mengangkat isu akses anak terhadap makanan bergizi. Sebab, perubahan gizi anak terpenuhi adalah bagian dari hak asasi manusia.
“Saat ini, masih ada ratusan juta anak di berbagai negara yang mengalami kekurangan gizi. Dampaknya tidak main-main yaitu terhambatnya pertumbuhan, prestasi belajar menurun, dan hak-hak anak lainnya ikut mempengaruhi. Jika tidak terselesaikan, dampak ini bisa berlanjut hingga generasi berikutnya,” tulis Kemlu menerangkan.
Melalui resolusi tersebut, negara-negara didorong untuk memperkuat kebijakan dan program agar memastikan semua anak dapat memperoleh makanan bergizi secara setara.
Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah, yang tidak hanya mendukung kesehatan anak tetapi juga proses belajar dan perkembangan mereka.
Resolusi ini juga memberikan perhatian khusus pada penyediaan gizi ibu hamil dan menyusui, perlindungan anak dalam situasi konflik dan keadaan darurat kemanusiaan, serta penguatan kerja sama internasional. Sejumlah hal itu terutama untuk membantu negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menangani malnutrisi.
Kemlu RI menyebut, keberhasilan itu tidak lepas dari peran aktif Indonesia selama perundingan. Mengingat, Indonesia terus mengedepankan dialog dan menjembatani berbagai pandangan negara anggota, sehingga resolusi ini bisa diterima semua anggota Dewan HAM PBB tanpa persetujuan.
Selain itu, adopsi resolusi ini memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong pemajuan hak anak serta menyediakan hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat internasional. Termasuk, menekankan pentingnya melihat penyediaan gizi anak sebagai agenda bersama yang membutuhkan komitmen dan langkah nyata di tingkat nasional, sekaligus dukungan melalui kerja sama internasional.
“Pencapaian ini juga memperkuat kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, di mana Indonesia saat ini dipercaya memegang Presidensi, sebuah amanah yang menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama, dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat global.” (Yud)
 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.){kind=link}