WANITAINDONESIA.CO – Meningkatnya tren inflasi medis dan lonjakan biaya perawatan, menuntut pembenahan mendasar pada ekosistem perlindungan kesehatan nasional. Menjawab tantangan tersebut, hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi titik balik penting untuk menghadirkan layanan asuransi yang jauh lebih transparan, efisien, dan berorientasi jangka panjang bagi masyarakat.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Albertus Wiroyo, mengungkapkan bahwa penguatan ekosistem adalah kunci utama di tengah derasnya dinamika industri kesehatan saat ini.
“Dinamika kesehatan tengah menjadi perhatian bersama, sehingga industri berfokus pada implementasi POJK Nomor 36 Tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang lebih transparan dan berkelanjutan,” ujar Albertus Wiroyo dalam keterangan resminya, Sabtu.
Langkah strategis ini tidak semata-mata mengikat perusahaan asuransi, melainkan juga merajut kolaborasi yang jauh lebih solid dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, hingga penyelenggara jaminan lainnya. Sinergi ini memastikan pengelolaan risiko serta biaya medis berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas perlindungan bagi publik.
Di balik layar, regulasi baru ini memperkuat kapabilitas medis internal serta Dewan Penasihat Medis, sembari mengoptimalkan integrasi sistem informasi. Salah satu sorotan utama dalam aturan ini adalah penerapan mekanisme pembagian biaya (co-payment), di mana pemegang polis menanggung lima persen dari setiap klaim dengan batasan maksimal Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 untuk rawat inap. Selain itu, penetapan tenggat pengurangan klaim mandiri (deductible) kini dihitung secara tahunan (annual deductible), bukan lagi per kejadian perawatan.
Albertus Wiroyo menegaskan bahwa penyesuaian aturan ini sama sekali tidak dirancang untuk mengurangi hak atau manfaat nasabah. Sebaliknya, skema ini mendidik pemanfaatan fasilitas medis secara bijak sekaligus menekan angka pengeluaran dari kantong pribadi (out of pocket) dalam skala nasional.
”Melalui penguatan ekosistem tersebut, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan dengan berkontribusi dalam penurunan belanja kesehatan nasional dari kantong pribadi,” tambahnya.
Penguatan tata kelola ini menjadi angin segar bagi siapa saja yang mendambakan rasa aman dalam perencanaan finansial keluarga. Pada akhirnya, ekosistem yang sehat dan terkoordinasi bukan sekadar jaminan proteksi medis saat sakit, melainkan investasi ketenangan jiwa agar setiap individu dapat melangkah mantap menyongsong masa depan tanpa bayang-bayang krisis finansial akibat risiko kesehatan. (Gdi)
 Nomor 36 Tahun 2025 menjadi titik balik penting untuk menghadirkan layanan asuransi yang jauh lebih transparan, efisien, dan berorientasi jangka panjang bagi masyarakat.){kind=link}