Publik Diminta Jangan Ragu Lapor Kecurangan JKN, Tenaga Kesehatan Tak Perlu Takut Bertindak

Ilustrasi antrean peserta BPJS Kesehatan. (Foto: Ombudsman)

WANITAINDONESIA.CO – Perlindungan bagi pelapor fraud atau kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai krusial. Langkah ini diperlukan agar masyarakat maupun petugas yang mengetahui praktik kecurangan berani melapor tanpa khawatir menghadapi kriminalisasi.

“Kita juga bangga dan bersyukur seluruh pelapor akan mendapatkan perlindungan karena mempunyai itikad baik, tidak ada kriminalisasi bagi seluruh pelapor,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, perlindungan juga harus diberikan kepada petugas yang secara konsisten menjaga sistem antikecurangan. Sebab, mereka juga menjadi bagian penting dari upaya memastikan penyelenggaraan JKN berjalan dengan jujur dan bertanggung jawab.

Baca Juga :  Khloe Kardashian Geram Keluarganya Dikritik soal AI, Minta Publik Jangan Salah Paham

Lebih lanjut, Muhaimin turut menyoroti posisi tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan fraud. Ia menegaskan, tenaga kesehatan yang bekerja secara profesional dan jujur tidak seharusnya merasa takut mengambil keputusan medis demi keselamatan pasien.

“Karena kita tidak pernah mengejar kecurangan, sehingga kita bukan orang-orang yang ragu dalam mengambil keputusan,” kata Muhaimin.

Ia mengingatkan, upaya pemberantasan fraud tidak boleh justru menciptakan ketakutan bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan pertimbangan medis.

Baca Juga :  Kepercayaan Publik Tinggi, Dompet Dhuafa Borong Tujuh Penghargaan Indonesia Fundraising Award 2024

Oleh karena itu, penanganan kecurangan harus didasarkan pada pembuktian yang objektif, bukan prasangka atau penilaian sepihak.

Muhaimin turut mendorong agar setiap dugaan kecurangan ditindaklanjuti melalui audit medis klinis serta bukti-bukti digital dengan standar pemeriksaan yang sama di seluruh daerah. Hal ini didasari keberadaan dana JKN merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang harus dijaga bersama. Mengingat, praktik kecurangan bukan hanya merugikan keuangan program, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong royong. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan,” ujar Muhaimin menegaskan.

Baca Juga :  Kasus dr. Icha Jadi Momentum Kemenkes Stop Kekerasan dan intimidasi terhadap Nakes

Guna memperkuat upaya tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar pencegahan, pelaporan, hingga tindak lanjut kasus kecurangan berjalan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Langkah tersebut diimplementasikan melalui penguatan perlindungan pelapor, kepastian proses pemeriksaan, dan keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan, Menko Muhaimin berharap budaya menjaga integritas semakin kuat.
Dengan begitu, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan tenang, masyarakat terlindungi, dan dana gotong royong JKN tetap terjaga untuk kepentingan seluruh peserta. (yud)