WANITAINDONESIA.CO – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai dalam acara Kick Off & Launching Program “Media Pers dan Pembangunan HAM” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta (11/3) menegaskan bahwa pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mustahil berjalan maksimal tanpa keterlibatan pers.
Pigai menyebut media massa bukan sekadar penyebar informasi, melainkan pilar utama dalam membangun peradaban bangsa.
“Tanpa komunitas media, langkah kita akan berat. Pers adalah kekuatan besar yang mampu membangun peradaban HAM di Republik ini,” ujar Pigai.
Senada dengan Menteri HAM, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, memberikan label khusus bagi para jurnalis. Mengutip pernyataan Komnas HAM, Nezar menyebut wartawan sejatinya adalah human rights defenders atau pembela HAM.
“Tugas jurnalis melaporkan pelanggaran dan mengawasi kekuasaan adalah kontribusi langsung dalam melindungi hak-hak manusia. Pers adalah mesin advokasi bagi mereka yang suaranya terbungkam,” tegas Nezar.
Menepis anggapan bahwa pemerintah dan media harus selalu berjarak, Pigai menawarkan konsep baru lewat “Simbiosis Interdependensi” yang mencakup kolaborasi dalam mengampanyekan hak sipil, politik, ekonomi, hingga budaya. Sedangkan di sisi lain tetap menjaga jarak profesional demi pengawasan publik yang sehat.
Dalam kerangka tersebut akan tercipta dialog untuk membuka ruang bagi partisipasi publik dalam memajukan HAM.
Sebagai bukti keseriusan, Kementerian HAM meluncurkan rangkaian program nasional yang dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas jurnalis diantaranya lewat kelas HAM untuk Jurnalis: Program edukasi khusus bagi wartawan di seluruh Indonesia untuk mendalami prinsip dan ilmu pengetahuan HAM.
Kemudian juga kompetisi karya jurnalistik untuk memberikan apresiasi atas karya-karya yang berani mengungkap fakta penderitaan, rintihan warga, hingga perjuangan menghadirkan keadilan.
Tak hanya itu juga bakal digulirkan anugerah karya jurnalistik HAM yang merupakan penghargaan tertinggi bagi insan pers yang konsisten menyuarakan kemanusiaan.
“Kami ingin menghargai karya yang mampu mengungkap fakta dan membawa perubahan. Akan ada hadiah bagi mereka yang berdiri tegak demi keadilan,” tambah Pigai.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap nilai-nilai HAM tidak lagi menjadi istilah elit yang kaku, melainkan menjadi kesadaran kolektif yang tumbuh melalui tulisan dan tayangan media massa. (Gdi)
