WANITAINDONESIA.CO — Arus informasi berkecepatan tinggi kini menjelajah ruang-ruang digital tanpa batas, membawa pesan menjangkau jutaan pasang mata hanya dalam hitungan detik. Di balik kemudahan dan pesona keajaiban teknologi ini, tersimpan tantangan besar yang mengintai lanskap komunikasi masa kini. Kecerdasan buatan (artificial intelligence) memang telah merevolusi cara manusia memproduksi serta mengonsumsi berita, namun ia juga membuka celah lebar bagi maraknya disinformasi, manipulasi persepsi, hingga tayangan rekayasa media berteknologi tinggi (deepfake).
Kondisi serba cepat ini menjadi sorotan utama dalam Konvensi Humas Indonesia yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/10/2026). Di tengah euforia otomatisasi data, para praktisi hubungan masyarakat (public relations) diajak untuk kembali merenungkan akar terdalam dari profesi mereka. Kecepatan distribusi informasi tidak serta-merta menjamin hadirnya kebenaran, keadilan, maupun tanggung jawab atas dampak sosial yang ditimbulkannya.
Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS), Boy Kelana, menggarisbawahi bahwa kemajuan teknologi komunikasi sayangnya tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pemahaman antarmanusia. Menurutnya, algoritma digital memang mampu mengamplifikasi sebuah narasi secara masif, tetapi sistem otomatis tersebut tidak dibekali nurani untuk membedakan mana kebenaran objektif dan mana kepalsuan yang terselubung.
Oleh karena itu, Boy Kelana menegaskan bahwa peran praktisi hubungan masyarakat kini melampaui tugas konvensional sebagai sekadar penyampai warta. Seorang ahli komunikasi dituntut memiliki ketajaman membaca konteks, mengidentifikasi potensi risiko, serta menghadirkan kejelasan di tengah simpang siur informasi. Penguasaan data semata tidak akan pernah cukup tanpa diimbangi oleh fondasi moral yang kuat.
“Kita membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional. Kita membutuhkan data dan teknologi, tetapi juga empati dan kebijaksanaan (wisdom). Kita harus memahami persoalan lokal, tetapi tidak boleh kehilangan perspektif global,” tegas Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS), Boy Kelana.
Pandangan senada turut disuarakan oleh pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Perubahan pola konsumsi media membuat masyarakat modern tidak lagi selalu mencari kebenaran dengan berinteraksi langsung kepada lembaga atau korporasi resmi, melainkan menyerahkan pencarian tersebut kepada mesin kecerdasan buatan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri agar setiap data resmi yang dipublikasikan memiliki kredibilitas serta keaslian yang tidak terbantahkan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengingatkan bahwa secanggih apa pun piranti lunak yang digunakan, keputusan akhir dan kendali moral tetap harus bertumpu pada pertimbangan kritis manusia. Teknologi semestinya ditempatkan sebagai mitra kerja yang membantu efisiensi, bukannya menggantikan penalaran, etika, dan akuntabilitas komunikasi publik.
“Tantangan terbesar kita saat ini bukan lagi akses, tetapi soal kedalaman. Memakai AI saja tidak cukup, yang menentukan adalah kapabilitas dan kebijaksanaan dalam menggunakannya,” ujar Nezar Patria.
Pada akhirnya, di tengah riuk-pikuk transformasi digital yang terus melaju pesat, kebenaran dan rasa empati tetap menjadi benteng terdepan. Teknologi boleh terus berkembang pesat tanpa henti, namun integritas, kredibilitas, dan rasa tanggung jawab kemanusiaan adalah kompas hakiki yang tak boleh padam demi menjaga kepercayaan publik.
Bagaimana pandangan Anda mengenai peran nurani manusia di tengah serbuan kecerdasan buatan saat ini? Mari bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini! (Gdi)