
WANITAINDONESIA.CO – Wakil Camat Palmerah, Muchamad Ilham, menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sampah rumah tangga di Jakarta tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Ahmad Lukman Jupiter, SE., MM., dari Partai NasDem.
Dalam sambutannya, Ilham mengawali dengan menggambarkan suasana pasca-Lebaran yang ditandai meningkatnya aktivitas masyarakat, termasuk lonjakan kunjungan ke pasar. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah rumah tangga di wilayah Jakarta.
Ia kemudian mengajak masyarakat untuk memahami alur pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari sumbernya di rumah tangga hingga proses akhir di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Ilham juga mengingatkan peristiwa longsor yang terjadi di zona 4A Bantar Gebang menjelang Lebaran, yang disebut sebagai akibat dari penumpukan sampah berlebih.
“Sampah itu berasal dari kita, warga Jakarta. Kenapa bisa banyak? Karena tidak dikelola dari rumah masing-masing,” ujar Ilham di hadapan warga.
Menurutnya, persoalan utama tidak hanya terletak pada keterbatasan fasilitas, tetapi juga rendahnya tingkat pemanfaatan sarana yang telah disediakan pemerintah. Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang telah menerima bantuan tempat sampah pilah dan komposter dari Dinas Lingkungan Hidup, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Ilham juga menyoroti dampak lanjutan dari longsor tersebut yang sempat menyebabkan penutupan sementara TPST Bantar Gebang oleh pihak kepolisian untuk keperluan investigasi. Situasi ini diperparah dengan meningkatnya volume sampah menjelang Lebaran.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan negosiasi agar operasional TPST dapat kembali berjalan dengan pembatasan jumlah truk pengangkut sampah, yang pada akhirnya memicu penumpukan sampah di sejumlah titik di Jakarta.
Lebih lanjut, Ilham menilai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan maksimal. Ia menyebut bahwa sejak diberlakukan hingga 2026, regulasi tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal di lapangan.
“Sudah tujuh tahun, namun pelaksanaannya masih jalan di tempat, bahkan cenderung mati suri,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Ilham mengimbau para Ketua RT, RW, serta unsur masyarakat lainnya untuk mendorong warga mulai memilah dan mengelola sampah dari rumah. Ia juga menekankan pentingnya peran bank sampah sebagai salah satu solusi konkret untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Bantar Gebang.
“Kalau bank sampah tidak aktif, mari diaktifkan kembali. Ini kontribusi nyata kita untuk Jakarta,” katanya.
Selain itu, Ilham mengingatkan agar masyarakat tidak saling menyalahkan antara warga dan aparatur wilayah terkait persoalan sampah. Menurutnya, tanggung jawab pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama.
“Sampah adalah tanggung jawab kita masing-masing. Kita yang menghasilkan, kita juga yang harus mengelola,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ilham juga menyampaikan apresiasi kepada Ahmad Lukman Jupiter atas kontribusinya kepada masyarakat Palmerah, khususnya melalui pemberian satu unit mobil ambulans. Ia menilai bantuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kebutuhan warga.
“Beliau selalu mengawal dan merealisasikan permasalahan di wilayah dengan cepat,” tambahnya.
Kegiatan reses ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat guna mengatasi persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Jakarta.(him)




