Meski nasib badak jawa terancam, GMNI Banten tetap menolak translokasi

Ilustrasi badak jawa (rhinoceros sondaicus). Kemenhut

WANITAINDONESIA.CO — Ancaman bayang-bayang erupsi dari Gunung Krakatau di Selat Sunda kembali memicu perdebatan pelik mengenai masa depan salah satu mamalia paling terancam punah di bumi. Di tengah kekhawatiran tersebut, wacana pemindahan atau translokasi badak jawa (rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, menuju Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur justru menuai gelombang penolakan keras. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten menilai langkah pemindahan satwa langka tersebut tidak boleh dijadikan jalan pintas yang berisiko melahirkan malapetaka ekologis baru bagi habitat aslinya.

Ketua GMNI Banten, Endang Kurnia, menegaskan bahwa rencana perpindahan satwa endemik ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai prosedur administratif belaka untuk memindahkan hewan dari satu wilayah ke wilayah konservasi lainnya. Badak jawa memiliki keterikatan ekologis yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan ekosistem alami di Ujung Kulon. Setiap keputusan krusial yang menyangkut kelangsungan hidup spesies dilindungi ini wajib berlandaskan pada kajian ilmiah yang mendalam, bersikap transparan, serta melibatkan partisipasi aktif para pakar konservasi dan masyarakat lokal.

“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru,” ujar Endang Kurnia melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu.

Menanggapi kekhawatiran pemerintah terhadap potensi bencana gelombang pasang atau tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di Selat Sunda, GMNI Banten berpandangan bahwa solusi utama yang harus ditempuh bukanlah memindahkan satwanya, melainkan memperkuat sistem perlindungan serta mitigasi bencana langsung di habitat aslinya. Pendekatan tersebut mencakup penguatan pengawasan kawasan konservasi secara menyeluruh, perlindungan ketat terhadap ekosistem hutan, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.

Lebih lanjut, Endang mengingatkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo bukanlah ruang kosong tanpa penghuni yang bisa langsung dipinang sebagai lokasi relokasi. Kawasan tersebut sudah memiliki kekayaan keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekosistem tersendiri yang juga wajib dijaga kelestariannya. Ia menegaskan agar tidak ada upaya mempertentangkan antara Ujung Kulon dan Alas Purwo karena kedua wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis sangat penting bagi negara.

“Jangan mempertentangkan Ujung Kulon dengan Alas Purwo. Keduanya adalah kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Jika pemerintah ingin membangun habitat kedua, silakan lakukan kajian secara serius, namun jangan dijadikan pembenaran untuk memindahkan badak jawa tanpa kepastian ilmiah dan jaminan keselamatan,” ungkap Endang Kurnia dengan tegas.

Sebagai tindak lanjut atas polemik tersebut, GMNI Banten mendesak Kementerian Kehutanan agar membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya. Pemerintah juga diminta memaparkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai hasil kajian kelayakan habitat, analisis risiko translokasi, hingga proyeksi dampak jangka panjang terhadap populasi satwa langka tersebut. Bagi para pemuda dan mahasiswa, kawasan Ujung Kulon memegang peranan simbolis yang teramat besar bagi identitas ekologis bangsa Indonesia.

“Ujung Kulon bukan sekadar titik koordinat di peta konservasi, melainkan benteng terakhir habitat alami badak jawa. Negara seharusnya hadir memperkuat perlindungan Ujung Kulon, bukan terburu-buru mewacanakan pemindahan tanpa prinsip kehati-hatian,” kata Endang Kurnia menegaskan. (Gdi)