WANITAINDONESIA.CO – Di balik rimbunnya dedaunan Hutan Adat Leuweung Gede, Kampung Kuta, Ciamis, bisikan angin pelestari alam berpadu harmonis dengan semangat warga yang merajut kemandirian ekonomi. Dari kawasan sakral di Jawa Barat hingga ke wilayah perdesaan Nusa Tenggara Timur, jejak langkah penjaga bumi dan penggerak ekonomi mikro kini menemukan fondasi baru yang kian kokoh melalui sinergi pembiayaan berkelanjutan.
Langkah nyata tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang diselenggarakan di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Jakarta, pada Rabu (05/11).
Momentum ini mempertemukan BPDLH sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan dengan dua benteng penggerak lokal, yakni Kelompok Perhutanan Sosial Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kampung Kuta dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Tanaoba Lais Manekat (TLM) Indonesia.
Acara strategis ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Ketua Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta, serta Ketua Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat Indonesia.
Hadir memberikan arahannya, Veronika Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menekankan betapa krusialnya dorongan nyata bagi para penggerak di lapangan guna menopang kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.
“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan, affirmative action (tindakan afirmatif) untuk perempuan sangat dibutuhkan. Perempuan perlu diberi kesempatan untuk menjadi local champion (pejuang lokal) dalam memimpin inisiatif kegiatan. Kementerian PPPA juga telah menginisiasi Program Kebun Pangan Perempuan untuk memperkuat ekonomi keluarga. Kami berharap kolaborasi yang terjalin dapat berdampak baik,” ujar Veronika.
Skema FDB yang digulirkan BPDLH bertujuan memperluas akses pendanaan bagi masyarakat yang menggarap sektor produktif berwawasan lingkungan. Lewat mekanisme ini, masyarakat dituntun untuk tidak hanya menggantungkan harapan pada bantuan cuma-cuma, melainkan mentransformasi usaha menjadi investasi bernilai ekonomi yang mandiri.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Joko Tri Haryanto, menyampaikan tekad BPDLH dalam mendorong kemandirian perekonomian warga yang sejalan dengan kelestarian alam.
“BPDLH menekankan agar setiap usaha penerima manfaat tidak selamanya bergantung pada pendekatan hibah, namun dapat beralih ke ranah investasi untuk menjaga keberlanjutan. Melalui FDB, kami telah menyalurkan pembiayaan Rp1,8 triliun yang menjangkau 76.000 debitur dengan menjaminkan 187.000 pohon untuk diselamatkan. MHA Kuta dan Koperasi TLM merupakan local champion (pejuang lokal) yang dapat menjadi panutan dalam mendorong kemandirian perekonomian masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” kata Joko Tri Haryanto.
Di Ciamis, MHA Kampung Kuta yang dilindungi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 mengelola Hutan Adat Leuweung Gede yang sarat nilai ekologis dan budaya. Dukungan hibah melalui Proyek Kesejahteraan Rakyat–Customary Forest (TERRA-CF) sebesar Rp205.743.500 pada periode Januari–Agustus 2024 sebelumnya telah memperkuat kelembagaan, penyusunan rencana kelola, peningkatan kapasitas pejuang lokal, hingga pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Wakil Ketua MHA Kuta, Didi Sardi, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan berkelanjutan yang diterima kelompoknya dalam merawat nilai-nilai leluhur sekaligus menggerakkan roda ekonomi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPDLH dan seluruh mitra pembangunan yang telah mendukung kami menjaga hutan yang merupakan warisan leluhur dan menyejahterakan kelompok kami. Pengakuan MHA dan penetapan hukum adat jadi tonggak penting bagi kami. Namun, utamanya juga memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa meninggalkan adat istiadat dan keberlanjutan lingkungan,” tutur Didi Sardi.
Sementara itu di bumi Nusa Tenggara Timur, penguatan ekonomi berbasis komunitas diteruskan melalui kerja sama dengan KSP TLM Indonesia yang berfokus pada perluasan akses layanan keuangan mikro perdesaan. Kemitraan yang telah terjalin sejak tahun 2025 lewat tiga tahap penyaluran FDB ini terbukti menjadi penopang tangguh ekonomi rumah tangga.
Ketua KSP TLM Indonesia, Zesly Norensah Weysmin Pah, menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus mempercayakan pengelolaan ekonomi produktif yang selaras dengan daya dukung lingkungan.
“Awalnya, KSP TLM dibentuk untuk menjalankan misi gereja dalam memberdayakan perempuan di Nusa Tenggara Timur. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga. Kami berterima kasih kepada BPDLH atas kesempatan yang diberikan untuk mengelola pembiayaan peningkatan kesejahteraan perempuan yang berkesinambungan dengan pelestarian lingkungan. Kami berharap perempuan dan koperasi terus dipercaya untuk mengembangkan ekonomi,” tandas Zesly Norensah Weysmin Pah.
Hingga kini, penyaluran FDB oleh BPDLH berhasil mencatatkan kontribusi nyata bagi bumi dengan menjaga serapan karbon sebesar 4.115,6 ton Co2/tahun.
Keteguhan warga Kampung Kuta merawat hutan sakral dan kegigihan anggota koperasi di NTT menjadi bukti nyata bahwa denyut perekonomian warga dan kelestarian alam dapat saling menguatkan. Ketika pembiayaan yang tepat berpadu dengan kearifan lokal, menjaga hijau bumi tak lagi sekadar kewajiban lingkungan, melainkan jembatan menuju masa depan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan tangguh sepanjang zaman. (gdi)
