WANITAINDONESIA.CO – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya literasi digital bagi perempuan sebagai langkah strategis untuk melindungi keluarga dari berbagai ancaman di era digital.(09/05/2026)
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind) 2026 yang mengusung tema “Penguatan Peran Perempuan dalam Membangun Ketahanan Keluarga dan Bangsa di Era Digital”.
Dalam sambutannya, Arifah mengatakan perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga, mulai dari menjaga kesehatan keluarga, mendidik anak, hingga menopang perekonomian rumah tangga.
“Perempuan bukan kelompok minoritas. Dengan peningkatan kapasitas diri perempuan di era digital, kita dapat mewujudkan Indonesia sebagai ruang bersama yang ramah bagi perempuan dan anak,” ujar Arifah, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, literasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak karena perempuan berperan sebagai pendidik utama dalam keluarga. Di satu sisi, perkembangan teknologi membuka akses luas terhadap informasi dan pengetahuan. Namun di sisi lain, dunia digital juga menghadirkan ancaman berupa paparan konten negatif hingga tindak kekerasan berbasis digital.
“Keluarga dan masyarakat harus berperan aktif menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi anak dan perempuan, terutama dalam mencegah kekerasan seksual serta penggunaan media sosial yang tidak bijak,” katanya.
Data menunjukkan sepanjang 2025 tercatat sebanyak 35.131 kasus kekerasan, dengan mayoritas korban merupakan perempuan dan anak. Bahkan, satu dari empat perempuan Indonesia disebut pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, termasuk kekerasan seksual di lingkungan keluarga.
Pemerintah, lanjut Arifah, terus memperkuat langkah pencegahan melalui kebijakan, salah satunya lewat PP Tunas Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur.
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Atifah Hasan, menilai Rakernas Alppind memiliki nilai strategis dalam menyusun arah program organisasi di tengah transformasi digital yang berkembang pesat.
“Perempuan memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan sosial, mental, dan ancaman digital sehingga harus terus diperkuat sebagai tiang peradaban bangsa,” ujar Atifah.
Ia berharap Alppind dapat menjadi agen perubahan dengan memperkuat kapasitas perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari ekonomi hingga kesehatan.
Ketua Panitia Rakernas Alppind, Hani Hendayani, menyampaikan kegiatan yang berlangsung pada 8 – 10 Mei 2026 tersebut dihadiri 24 perwakilan dari 32 delegasi pengurus daerah Alppind dari berbagai wilayah Indonesia.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran seluruh perwakilan pengurus daerah yang tetap berupaya hadir dalam agenda penting ini,” tutur Hani. (iit)





