WANITAINDONESIA.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari optimalisasi operasional sekaligus strategi efisiensi anggaran negara.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Saat Periode Hari Libur dalam Rangka Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada Rabu (17/6/2026).
Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa momentum libur sekolah ini dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan penataan kembali tata pola operasional dan standarisasi program MBG secara menyeluruh.
“Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026,” ujar perempuan yang akrab disapa Sari tersebut dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Sari menegaskan, selama masa libur ini, pihak SPPG tidak akan menerima dana insentif harian jika tidak melakukan aktivitas distribusi. Hal ini berbeda dari kebiasaan sebelumnya, di mana SPPG tetap mendapatkan insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari meskipun tidak beroperasi penuh.
“Kami menegaskan bahwa seluruh SPPG yang tidak beroperasi dan tidak mendistribusikan MBG, maka tidak akan mendapatkan insentif seperti biasanya,” tegas Sari.
Dengan menghentikan insentif bagi 27.820 SPPG yang tidak beroperasi selama 18 hari masa libur sekolah, pemerintah berhasil menghemat anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.
“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah dioperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000.000 (tiga triliun empat miliar lima ratus enam puluh juta rupiah),” paparnya.
Selain melakukan efisiensi anggaran operasional, BGN juga tengah gencar melakukan rekonstruksi atau penataan ulang data penerima manfaat program MBG agar lebih tepat sasaran (refocusing).
Berdasarkan pendataan terbaru per 18 Juni 2026, BGN mengidentifikasi adanya 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka secara mandiri berdasarkan indikator sosial ekonomi yang ketat. Sekolah-sekolah tersebut nantinya tidak akan lagi mendapatkan intervensi pangan dari pemerintah.
Alokasi anggaran dari sekolah yang sudah mandiri ini akan langsung dialihkan kepada masyarakat yang jauh lebih membutuhkan bantuan gizi.
“Nantinya Pemerintah akan mengalirkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang memerlukan intervensi gizi dari pemerintah,” lanjut Sari.
BGN berkomitmen untuk terus memperbarui kualitas data sasarannya, mengingat indikator kerentanan sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Data yang valid dinilai menjadi kunci utama agar kebijakan subsidi pangan ini benar-benar berdampak langsung pada perbaikan gizi nasional. (Des)
 resmi memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.){kind=link}