wanitaindonesia.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Merangkul Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengelola sumber daya migas guna memajukan investasi di laut Indonesia. Melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, yang perlukan dukungan dan komitmen dari semua sekmen untuk memajukan investasi di laut.
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Pamuji Lestari dalam rilis di Jakarta, Kamis mengemukakan, KKP telah membahas pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jakarta, 29 Desember 2021.
Dalam pertemuan tersebut Pamuji Lestari menerangkan bahwa UU Cipta Kerja telah mengamanatkan KKP untuk menyelenggarakan urusan pemanfaatan ruang laut yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
Tari juga menekankan investasi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya laut, kesehatan laut dan menjaga lingkungan agar tidak rusak, sehingga apapun bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut termasuk minyak dan gas bumi, dilaksanakan dengan tetap berbasis ekologi.
Tari menegaskan hingga saat ini, KKP telah banyak memberikan dukungan dalam pelaksanaan usaha hulu minyak dan gas bumi di seluruh perairan pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
“Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan ruang laut wajib memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan setiap permohonan PKKPRL yang disetujui, akan diterbitkan perintah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada pemohon,” katanya.
Selain itu, ujar dia, PNBP terkait PKKPRL merupakan penerimaan negara resmi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana layaknya pengaturan PNBP di Kementerian/Lembaga lain dan menjadi acuan bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang Perseorangan, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa perwakilan KKKS yang bergabung baik secara luring maupun daring mengungkapkan sejumlah kendala dalam proses permohonan PKKPRL melalui Sistem Online Single Submission (OSS).
Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto menyampaikan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, izin lokasi untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bentuk Penetapan Lokasi.
“Penetapan lokasi sesuai dengan peraturan peralihan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, izin lokasi di perairan pesisir, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan diperlakukan sebagai KKPRL,” kata Suharyanto.
