WANITAINDONESIA.CO – Pemerintah Kelurahan Kota Bambu Utara menggelar Rapat Koordinasi Fungsi yang melibatkan unsur kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), dan para Ketua Rukun Warga (RW). Forum ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penanganan persoalan masyarakat di tingkat wilayah.
Rapat yang berlangsung di lingkungan Kelurahan Kota Bambu Utara itu dipimpin langsung oleh Lurah Kota Bambu Utara, H. Setia Budi. Dalam arahannya, ia menekankan perlunya perubahan pola kerja aparatur kelurahan agar lebih responsif, konsisten, dan berorientasi langsung pada kebutuhan warga.
“Perlu ada konsistensi dalam bekerja. Setiap permasalahan jangan selalu dibawa ke kelurahan, tetapi justru lurah dan jajaran yang harus hadir langsung di lokasi permasalahan di wilayah,” tegas H. Setia Budi di hadapan peserta rapat.
Menurut Setia Budi, kehadiran pemerintah kelurahan di tengah masyarakat bukan semata fungsi administratif, melainkan bentuk pelayanan publik yang partisipatif dan solutif. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur dinilai bisa memahami akar persoalan secara lebih menyeluruh sekaligus membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Selain menyoroti pendekatan lapangan, Setia Budi juga menegaskan agar seluruh kepala seksi (kasi) menyusun program kerja yang terencana dan terukur. Ia mewajibkan setiap kasi memiliki program kerja untuk jangka waktu satu tahun yang selaras dengan kebutuhan wilayah dan prioritas pembangunan kelurahan.
“Setiap kasi harus membuat program satu tahun untuk Kelurahan Kota Bambu Utara. Program itu harus jelas, terarah, dan bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi ruang evaluasi peran LMK dan RW sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan. Penguatan kolaborasi di antara kelurahan, LMK, dan RW dinilai krusial untuk menjaga stabilitas sosial, mempercepat penyelesaian persoalan lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kelurahan Kota Bambu Utara berharap terbentuk pola kerja yang lebih kolaboratif, responsif, dan berkelanjutan. Pendekatan “pemerintah hadir di wilayah” diarahkan untuk menjawab tantangan pelayanan publik sekaligus memperkuat hubungan aparatur dan masyarakat di tingkat akar rumput.(him)
