Keamanan Pangan di Desa Wisata Ditingkatkan, Butuh Kontribusi Pemda hingga Pelaku UMKM

Menpar Widiyanti Putri Wardhana (kiri) bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar sepakat berkolaborasi melalui program Desa Pangan Aman di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Foto: Kemenpar)

WANITAINDONESIA.CO – Langkah memperluas kolaborasi dilakukan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna meningkatkan keamanan pangan di desa wisata. Hal ini bagian dari upaya menghadirkan layanan pariwisata yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui sinergi program Desa Pangan Aman yang diinisiasi BPOM dengan program Desa Wisata Kemenpar. Kerja sama diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memilih, mengolah, memproduksi, serta mengonsumsi pangan yang aman melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan komunitas.

Menurut Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, keamanan pangan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan daya saing destinasi.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan BPOM. Sinergi ini menjadi langkah strategis agar keamanan pangan menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan pariwisata, sehingga desa wisata tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga aman untuk dinikmati,” kata Widiyanti di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga :  MenKopUKM Dukung Pelaku Seni Rupa Ciptakan Karya Kreatif dari Kopi Sebagai Promosi

Dia menjelaskan, desa wisata memiliki peran strategis dalam pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya dalam menghadirkan pengalaman perjalanan autentik, berkualitas, dan berkelanjutan.

Seiring hal tersebut, Widiyanti mengungkapkan, preferensi wisatawan juga semakin berkembang. Wisatawan tidak lagi hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman yang lebih personal melalui interaksi dengan masyarakat setempat, menikmati kuliner tradisional, serta mengenal beragam produk dan oleh-oleh khas daerah.

Dalam konteks tersebut, keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas pengalaman wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa.

“Oleh karena itu, keamanan pangan menjadi aspek penting yang harus kita jaga bersama untuk memastikan setiap pengalaman wisata berlangsung aman, nyaman, dan berkualitas,” ujar Widiyanti.

Sejauh ini, lebih dari 6.300 desa wisata telah terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata (Jadesta) yang dikelola Kemenpar. Jumlah tersebut mencerminkan besarnya potensi desa wisata sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus ruang pelestarian budaya dan kekayaan kuliner Nusantara.

Baca Juga :  Dompet Dhuafa dan Chubb Life Indonesia Ajak Anak-Anak dan UMKM Meriahkan Bulan Ramadan

Menpar Widiyanti berharap sinergi program Kemenpar dan BPOM dapat menjangkau lebih banyak desa wisata sehingga pengembangannya tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan daya tarik dan kunjungan wisatawan. Namun, juga memberikan perhatian terhadap kesehatan, kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan sosial.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola destinasi dan desa wisata, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat untuk memastikan manfaat kerja sama tersebut dapat dirasakan secara langsung.

Sementara Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, sosialisasi dan edukasi mengenai keamanan pangan merupakan salah satu program strategis BPOM yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut dia, kolaborasi dengan Kemenpar menjadi kesempatan untuk memperluas jangkauan edukasi keamanan pangan hingga ke komunitas desa wisata. Langkah tersebut penting mengingat kasus keracunan pangan masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di berbagai negara.

Baca Juga :  Program Sukses UMKM Baru Shopee Bantu Ibu-Ibu Rumah Tangga Jadi Bos Usaha Sendiri!

Taruna juga menyoroti masih adanya persepsi di sebagian masyarakat bahwa kehadiran BPOM identik dengan kegiatan pengawasan dan penindakan. Padahal, BPOM juga memiliki fungsi pembinaan yang mencakup edukasi, asistensi, dan pendampingan kepada pelaku usaha.

Taruna berharap kerja sama dengan Kemenpar tidak hanya membantu mengurangi risiko keamanan pangan, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghasilkan produk pangan yang aman, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Dengan pendampingan yang tepat, produk pangan dan kuliner khas desa diharapkan semakin mampu memenuhi standar keamanan dan kualitas, memperluas akses pasar, serta memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional.

“Kita berharap kualitas produk-produk yang dihasilkan komunitas desa dapat meningkat hingga bisa diekspor dan menjadi salah satu keunggulan nasional,” kata Taruna menambahkan. (Yud)