WANITAINDONESIA.CO – Arus informasi digital yang kian deras membawa tantangan baru bagi persatuan bangsa. Menanggapi fenomena tersebut, organisasi kemasyarakatan Jaga Nusantara Bersama (Jagatara) secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Edukasi Anti-Disinformasi. Langkah konkret ini diambil untuk memperkuat ketahanan sosial sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya risiko disrupsi informasi.
Peluncuran gerakan berskala nasional tersebut disampaikan dalam momentum Halalbihalal Nasional Jagatara yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jagatara, Jakarta Selatan, pada Jumat. Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran pengurus pusat serta perwakilan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh, Riau, hingga Sumatera Utara.
Ketua Jagatara DKI Jakarta, Deni Rafli dalam keterangannya hari ini, menegaskan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bergeser. Menurutnya, ancaman tidak hanya datang dari sektor pembangunan ekonomi, tetapi juga dari persebaran informasi salah yang berpotensi memicu polarisasi sosial. Oleh karena itu, Jagatara berkomitmen menjalankan program edukasi publik yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan untuk menangkal berbagai bentuk provokasi digital.
Dalam pelaksanaannya, gerakan ini akan mengintegrasikan sejumlah program strategis, seperti edukasi literasi digital berbasis komunitas dan pembentukan relawan anti-hoaks di berbagai daerah. Selain itu, Jagatara akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan untuk menjalankan kampanye nasional yang bertujuan meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap informasi yang mereka terima.
Deni juga menyampaikan pesan khusus dari Ketua Dewan Pembina Jagatara, Agus Andrianto, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat tidak boleh memberikan ruang bagi informasi yang memecah belah, karena persatuan merupakan fondasi utama dalam keberlanjutan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, peluncuran gerakan ini menjadi bagian dari komitmen Jagatara dalam mengawal implementasi program-program strategis pemerintah. Dengan menyaring disinformasi, Jagatara ingin memastikan bahwa informasi mengenai pembangunan sampai ke masyarakat secara akurat sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung tanpa hambatan narasi yang menyesatkan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Jagatara, Edy Koesriadi, menambahkan bahwa momentum Halalbihalal tahun ini menjadi titik konsolidasi penting bagi organisasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar tradisi rutin, melainkan langkah strategis untuk menyatukan visi seluruh elemen Jagatara dalam memberikan kontribusi nyata bagi kedaulatan informasi di Indonesia.
Melalui kekuatan jaringan yang tersebar luas di berbagai provinsi, Jagatara optimistis bahwa gerakan nasional ini akan menjadi motor penggerak dalam menjaga persatuan bangsa dan mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional di masa depan. (Gdi)
