WANITAINDONESIA.CO – Kekayaan alam Indonesia bukan sekadar hamparan hijau yang memanjakan mata, melainkan fondasi vital bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan generasi mendatang. Namun, di balik kemegahan ekosistemnya, terdapat tantangan besar dalam mendanai upaya pelestarian aset ekologis tersebut.
Menjawab kebutuhan ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah mendorong sebuah terobosan baru berupa kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit). Instrumen pembiayaan inovatif ini diharapkan mampu menjadi solusi cerdas untuk menutup celah pendanaan konservasi sekaligus memperkuat ekonomi hijau dan biru di tanah air.
Urgensi langkah ini terlihat jelas dari data Biodiversity Expenditure Review yang menunjukkan adanya kesenjangan dana yang cukup lebar. Kebutuhan pendanaan untuk mengelola keanekaragaman hayati Indonesia diperkirakan mencapai angka Rp118,5 triliun hingga Rp163,8 triliun per tahun. Sementara itu, kapasitas pembiayaan yang tersedia saat ini baru menyentuh angka Rp21,6 triliun per tahun. Artinya, terdapat selisih hingga 87 persen yang harus segera dicarikan jalan keluarnya agar kelestarian alam kita tidak terancam.
“Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit) sebagai instrumen pembiayaan inovatif yang dapat memperkuat konservasi sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan,” ujar Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, dalam sebuah diskusi kebijakan di Jakarta, Sabtu.
Kredit keanekaragaman hayati ini bukanlah sekadar angka di atas kertas, melainkan representasi dari hasil nyata upaya pelestarian yang terukur dan terverifikasi. Skema ini dirancang untuk memberikan manfaat lebih di luar skenario bisnis seperti biasa (business as usual). Terdapat tiga pilar utama dalam instrumen ini, yakni pemulihan (uplift) melalui restorasi ekologi aktif, penjagaan (conserve) untuk memastikan ekosistem tetap utuh, serta pencegahan kehilangan (avoided loss) guna menahan laju penurunan keanekaragaman hayati.
Langkah nyata ini selaras dengan agenda besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045. Melalui strategi ini, pemerintah juga memperluas peran dunia usaha melalui skema pembiayaan campuran (blended finance) serta penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta.
“Saat ini, Bappenas bersama kementerian terkait dengan dukungan dari Inisiatif Pembiayaan Keanekaragaman Hayati (BIOFIN) UNDP sedang menginisiasi tiga proyek percontohan dan menyusun kertas putih (white paper) yang akan menjadi panduan kebijakan bagi pasar yang kredibel dan berkelanjutan,” tambah Teguh Sambodo menekankan pentingnya transparansi dalam program ini.
Keberhasilan inisiasi ini tentu akan menjadi kabar baik bagi kaum perempuan yang sangat peduli terhadap kualitas lingkungan hidup dan kedaulatan pangan keluarga. Dengan ekosistem yang terjaga, potensi ekonomi berkelanjutan pun akan semakin terbuka lebar.
Pada akhirnya, kredit keanekaragaman hayati ini menjadi sebuah janji bagi Bumi Pertiwi bahwa keindahan alamnya akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita, bukan hanya sebagai cerita sejarah, melainkan sebagai aset hidup yang terus memberikan kesejahteraan. (Gdi)