WANITAINDONESIA.CO – Di balik deretan angka statistik yang kerap menghiasi laporan keuangan negara, denyut nadi perekonomian nasional sesungguhnya ditentukan oleh perputaran rupiah di tingkat tapak. Capaian ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,45 persen secara kumulatif pada semester I 2026 menjadi bukti nyata betapa krusialnya peran aktivitas ekonomi domestik. Penguatan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06 persen serta lonjakan investasi hingga 6,87 persen pada kuartal II 2026 membuktikan bahwa daya beli masyarakat dan geliat usaha dalam negeri merupakan pondasi utama penopang ketahanan ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anthony Leong, menegaskan bahwa pencapaian statistik harus dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat di layar statistik. Pertumbuhan yang berkualitas adalah ketika uang berputar sampai di warung, pasar, sawah, UMKM, pengusaha daerah, dan menciptakan pekerjaan,” ujar Anthony Leong dalam keterangan yang diterima, Selasa.
Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok (rantai pasokan) menjadi kunci utama agar manfaat investasi tidak berhenti pada peningkatkan kapasitas produksi semata. Sektor pertanian, misalnya, mencatatkan peningkatan signifikan pada September 2026 dengan Nilai Tukar Petani yang mencapai 131,11 atau naik 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,93 persen, melampaui kenaikan indeks harga yang mereka bayar sebesar 0,44 persen, serta ditopang Nilai Tukar Usaha Pertanian yang berada pada angka 135,68.
Penguatan daya beli di tingkat tapak ini diyakini mampu memberikan efek berganda (dampak pengganda) bagi pertumbuhan ekonomi secara luas.
“Kalau pendapatan dan daya tukar petani menguat, dampaknya tidak berhenti di sektor pertanian. Uang itu kembali berputar di pasar desa, warung, transportasi, perdagangan, bengkel, bahan bangunan, dan berbagai usaha kecil lainnya,” kata Anthony Leong.
Guna memastikan pemerataan manfaat ekonomi, BPP HIPMI mendorong agar setiap program prioritas pemerintah dilengkapi dengan indikator dampak ekonomi lokal yang terukur. Hal ini mencakup jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha daerah yang berhasil masuk ke dalam rantai pasok, nilai belanja yang terserap di tingkat lokal, terciptanya investasi baru, hingga serapan tenaga kerja. Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat realisasi Transfer ke Daerah per 5 Oktober 2026 telah mencapai sekitar Rp540,28 triliun atau 81,65 persen dari total pagu sebesar Rp661,67 triliun. Aliran anggaran yang cukup besar ini perlu diarahkan secara tepat pada aktivitas ekonomi produktif di daerah.
Berbagai program prioritas nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pembangunan perumahan, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memiliki potensi besar untuk menciptakan rantai permintaan baru jika pengadaan barang dan jasanya mengoptimalkan potensi pengusaha lokal.
“Dari atas kita dorong investasi, industrialisasi dan hilirisasi (pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah). Dari bawah kita hidupkan konsumsi, pangan, UMKM, koperasi dan ekonomi desa. Kalau dua mesin ini bertemu, pertumbuhan Indonesia bukan hanya besar secara angka, tetapi kuat karena ditopang masyarakat dan pengusaha di seluruh daerah,” ujar Anthony Leong.
Keberhasilan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya bergantung pada keberanian untuk terus menggerakkan roda usaha dari tingkat tapak. Ketika fondasi ekonomi domestik kokoh dan pengusaha daerah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, Indonesia tidak hanya berdiri megah di atas angka pencapaian, tetapi juga memiliki ketahanan yang berakar kuat di tengah dinamika global. (gdi)